Hiswana Migas: Faisal Basri Mendeskreditkan Pengusaha SPBE

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) berang atas atas pernyataan bekas Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, baru-baru ini. Menurut Ketua II Hiswana Migas, Muhammad Ismet, pernyataan ekonom Universitas Indonesia itu tidak berdasar dan merugikan pengusaha.

"Pernyataan itu bohong dan menyesatkan sekaligus mendeskreditkan kami para pengusaha Stasiun Pengisian Bull Elpiji (SBPE) di Tanah Air. Filing fee (keuntungan) yang kami terima memang benar belum pernah naik (Rp 300 per kilogram). Tetapi, tidak berarti kami diam saja. Selama ini kami kerap minta kenaikan tarif kepada Kementerian ESDM, tetapi surat kami tidak direspons," beber Ismet dalam keterangannya, Kamis petang (28/5).

Usulan kenaikan filling fee itu karena selain sudah tujuh tahun berlaku, juga adanya kenaikan harga-harga, UMR, biaya operasional, dan inflasi. Pengisian gas LPG 3 kg terutama di SPBE, menurut Ismet, sebetulnya sangat terbuka dan transparan. Bahkan, setiap alat terutama timbangan di SPBE selalu diawasi pihak berwenang dan dilakukan tera ulang secara periodik oleh Dinas Perdagangan di masing-masing daerah.

Pengamat energi Sofyano Zakaria menyarankan Hiswana Migas mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum pada Faisal Basri. Langkah hukum itu bisa berupa somasi.

"Bisa saja anggota Hiswana Migas berdemo dan berhenti produksi, tapi efeknya pasti sangat besar, apalagi jelang Lebaran di mana kebutuhan gas tinggi. Itu jadi pertimbangan kami," ujarnya.

Sebelumnya, Faisal Basri menyebut ada keganjilan yang terjadi di bisnis liquified petroleum gas LPG 3 kg. Dibeberkan Faisal, setiap tabung gas 3 kg yang dipasarkan Pertamina tidak diisi penuh oleh pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Elpiji (SPBE) mitra Pertamina, alias masih menyisakan ruang 5-10 persen.[wid]