sejumlah menteri dalam acara minum jamu
Omzet industri jamu terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 misalnya, penjualan mencapai Rp 15 triliun dan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.
Saat ini, terdapat 1.160 industri jamu yang terdiri dari 16 industri skala besar dan 1.144 industri skala kecil dan menengah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Pulau Jawa.
Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pembukaan Musyawarah Nasional Gabungan Pengusaha Jamu Tradisional Ke-7, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/5).
"Keberadaan jamu itu punya arti luas. Selain menjadi identitas nasional karena bagian dari budaya dan kearifan nenek moyang, jamu juga menghidupi 15 juta tenaga kerja," papar Menperin.
Rinciannya, sebanyak 3 juta terserap di industri jamu yang berfungsi sebagai obat dan 12 juta lainnya terserap di industri jamu yang telah berkembang ke arah makanan, minuman, kosmetik, spa, dan aromaterapi.
Karena itu, Menteri Saleh Husin optimistis, industri jamu nasional mampu menembus proteksi pasar ekspor. Keyakinannya berdasar kemampuan pelaku industri memproduksi jamu yang berkualitas dan memenuhi standar higienitas internasional.
"Kontrol kualitas di industri jamu semakin ketat karena ini demi mempertahankan kepercayaan konsumen. Saya yakin, pelaku industri jamu kita juga mampu memenuhi permintaan pasar global,†tandasnya.
Dalam pembukaannya, Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha jamu yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Jamu Tradisional untuk secara serius dan berani mengembangkan jamu sebagai sebuah produk yang memberikan brand.
Tujuannya agar mampu memberikan citra dan persepsi bahwa jamu identik dengan Indonesia. Indonesia itu jamu, harus berani membangun brand itu,†kata Presiden Jokowi.
Soal pasar ekspor, Presiden mengakui di dunia manapun jika berkaitan dengan minuman, makanan maupun kesehatan memang proteksinya memang sangat ketat dan sangat berat.
Untuk itu, lanjut Presiden, ke depan pemerintah harus menciptakan sebuah iklim usaha yang baik, yang kondusif bagi industri jamu dan obat tradisional. Demikian juga regulasi-regulasi yang terkait dengan pembinaan, pengawasan industri jamu dan obat tradisional harus mendukung industri jamu.
[zul]
