Berita

net

Pansel Capim KPK Perempuan Semua, Cari Komisioner Kayak Cari Brondong Muda

MINGGU, 24 MEI 2015 | 15:29 WIB | OLEH: SYA'RONI

BUKAN Jokowi kalau tidak selalu bikin kehebohan. Rupanya Jokowi menikmati betul bila rakyat terbengong melihat kebijakannya yang lucu namun menyengsarakan.

Sebut saja misalnya, kebijakan naik turun BBM, di mata rakyat kebijakan ini dianggap seperti naik-turunnya celana kolor, memang lucu, tapi sangat menyengsarakan.

Sekarang Jokowi memutuskan, seluruh pansel capim KPK semuanya perempuan. Heboh dan lucu serta membingungkan. Banyak yang bertanya-tanya dan membanding-bandingkan komunitas apa yang seluruh anggotanya perempuan, yang usianya rata-rata setengah tua (STW) dan yang kegiatannya memilih orang.


Tentu tidak sulit menebak, yakni arisan brondong muda. Apakah ini yang menginspirasi presiden sehingga memutuskan seluruh pansel capim KPK adalah perempuan? Hanya presiden yang tau jawabannya.

Bagi rakyat tentunya, hal ini sangat mendebarkan. Ini adalah seleksi capim KPK yang sangat menentukan. Karena saat ini KPK tengah di bawah titik nadir setelah sebelumnya dua pimpinannya diganti mendadak di tengah jalan. Diharapkan orang-orang yang terpilih nanti lebih baik dari pimpinan KPK sebelumnya. Namun, dihadapan Pansel yang seluruhnya perempuan hal tersebut dikhawatirkan sulit terwujud.

Tentu secara rekam jejak, hampir semua anggota Pansel tidak perlu diragukan. Semua memiliki tingkat intelektualitas dan integritas yang tinggi. Namun, bila semuanya perempuan, dikhawatirkan sisi sensitif kewanitaannya akan muncul tatkala melakukan seleksi. Akhirnya, memilih komisioner diibaratkan memilih brondong muda. Mudah-mudahan ini tidak terjadi.

Untungnya, usia pimpinan KPK juga dibatasi, yakni minimal STW juga, sehingga brondong-brondong muda tidak mungkin bisa terpilih. Tetapi kekhawatiran berikutnya adalah terjadinya cilok, cinta lokasi antara pansel dengan capim KPK, tetapi mudah-mudahan ini juga tidak akan terjadi.[***]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya