Berita

ilustrasi/net

Politik

Anak Buah Surya Paloh Dorong Pembangunan Kilang Baru Jadi Program Nasional

JUMAT, 22 MEI 2015 | 16:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Usaha pembubaran sarang mafia migas terasa kurang tanpa pembangunan kilang baru. Meski demikian harus disadari bahwa pembangunan kilang memang membutuhkan waktu yang tak singkat.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, yang mendorong pembangunan kilang baru, memperkirakan perlu waktu tiga hingga lima tahun. Kader partai besutan Surya Paloh ini juga mengklaim partainya mendukung usul tersebut.

"Ini demi kepentingan negara di 50-60 tahun ke depan. Maka, Fraksi Nasdem di Komisi VII mendorong pemerintah untuk berani mendeklarasikan program ini (pembangunan kilang baru) sebagai program nasional,” tegas Kurtubi.


Masih menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas kilang yang telah ada di Indonesia, seperti Cilacap, Balongan, Palembang, juga Balikpapan.

Kemudian, membangun kilang baru dengan lokasi yang lebih dekat dengan konsumen, mengingat kebutuhan BBM kian meningkat. Yang terpenting, lanjutnya, langkah ini diarahkan untuk mendorong percepatan menyebarnya pembangun kilang di wilayah timur Indonesia.

Misalnya, jika pemerintah berencana membangun kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur, Ongkos angkutnya tetap mahal ke wilayah Timur. Namun jika dibangun di Lombok, lokasi lebih dekat.

'Terletak di Selat Lombok yang dalam dan lebar, juga bagian dari ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang bisa dilewati oleh kapal- kapal besar tanpa mengganggu jalur pelayaran,” terang anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini.

Alasan lainnya, Selat Lombok tak sesibuk Selat Malaka. Sehingga untuk kepentingan jangka panjang, keselamatan kapal tanker yang mengangkut minyak mentah impor untuk diolah di kilang lebih terjaga.

Melewati ALKI Selat Lombok tak sepadat Selat Malaka, jalur Lombok lebih menjamin keselamatan. Selat Malaka akan semakin ramai, kita harus mulai mencari pusat lalu lintas perairan baru, yakni Lombok,” tegasnya.

Dorongan kepada pemerintah untuk membuat rencana jangka panjang terkait BBM, diakui Kurtubi, memang membutuhkan dana besar. Namun, bukan berarti melulu membenarkan upaya efisiensi dengan impor migas. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya