Anak Buah Surya Paloh Dorong Pembangunan Kilang Baru Jadi Program Nasional

Usaha pembubaran sarang mafia migas terasa kurang tanpa pembangunan kilang baru. Meski demikian harus disadari bahwa pembangunan kilang memang membutuhkan waktu yang tak singkat.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, yang mendorong pembangunan kilang baru, memperkirakan perlu waktu tiga hingga lima tahun. Kader partai besutan Surya Paloh ini juga mengklaim partainya mendukung usul tersebut.

"Ini demi kepentingan negara di 50-60 tahun ke depan. Maka, Fraksi Nasdem di Komisi VII mendorong pemerintah untuk berani mendeklarasikan program ini (pembangunan kilang baru) sebagai program nasional,” tegas Kurtubi.

Masih menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas kilang yang telah ada di Indonesia, seperti Cilacap, Balongan, Palembang, juga Balikpapan.

Kemudian, membangun kilang baru dengan lokasi yang lebih dekat dengan konsumen, mengingat kebutuhan BBM kian meningkat. Yang terpenting, lanjutnya, langkah ini diarahkan untuk mendorong percepatan menyebarnya pembangun kilang di wilayah timur Indonesia.

Misalnya, jika pemerintah berencana membangun kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur, Ongkos angkutnya tetap mahal ke wilayah Timur. Namun jika dibangun di Lombok, lokasi lebih dekat.

'Terletak di Selat Lombok yang dalam dan lebar, juga bagian dari ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang bisa dilewati oleh kapal- kapal besar tanpa mengganggu jalur pelayaran,” terang anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini.

Alasan lainnya, Selat Lombok tak sesibuk Selat Malaka. Sehingga untuk kepentingan jangka panjang, keselamatan kapal tanker yang mengangkut minyak mentah impor untuk diolah di kilang lebih terjaga.

Melewati ALKI Selat Lombok tak sepadat Selat Malaka, jalur Lombok lebih menjamin keselamatan. Selat Malaka akan semakin ramai, kita harus mulai mencari pusat lalu lintas perairan baru, yakni Lombok,” tegasnya.

Dorongan kepada pemerintah untuk membuat rencana jangka panjang terkait BBM, diakui Kurtubi, memang membutuhkan dana besar. Namun, bukan berarti melulu membenarkan upaya efisiensi dengan impor migas. [ald]