Berita

ilustrasi/net

Politik

Dari Petral ke ISC, Lepas dari Mulut Buaya Masuk Mulut Harimau

JUMAT, 22 MEI 2015 | 00:52 WIB | OLEH: SYA'RONI

TUDINGAN Menteri ESDM Sudirman Said bahwa ada mafia minyak di Pertamina Energy Trading Limited (Petral), patut untuk diselidiki secara tuntas.

Membubarkan Petral dan membentuk Integrated Supply Chain (ISC) bukanlah solusi yang tepat. Jangan sampai pergantian tersebut hanya untuk mengakomodasi kelompok mafia minyak yang baru. Ibaratnya, lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau.

Harusnya kebobrokan Petral dibuka dulu dan para mafia minyak ditangkap dulu. Apalagi Sudirman Said juga berani menuding bahwa segala upaya memberantas mafia minyak selalu berhenti di meja mantan Presiden SBY. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Sudirman Said menuding SBY melindungi mafia minyak. Tudingan ini tidak main-main.


Mestinya sebagai menteri tidak perlu berkoar-koar. Bila Sudirman Said mengetahui dan mempunyai bukti adanya mafia minyak, langsung saja melaporkannya ke aparat penegak hukum. Bila tidak melapor, patut diduga tindakannya hanya untuk mencari sensasi belaka sebagai pengalihan isu untuk menutupi kebobrokan kinerjanya agar tidak direshuffle.

Dan, semestinya SBY pihak yang dituding jangan hanya "marah" di twitter. SBY harus melaporkan Sudirman Said ke aparat penegak hukum. Ini agar jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan juga supaya Sudirman Said mendapatkan pelajaran yang berharga, agar sebagai pejabat publik tidak asal tuding dan lempar fitnah.

Tidak masalah Petral ditutup atau tidak, yang terpenting adalah harus dibongkar dulu siapa mafia minyak yang selama ini selalu dituding menikmati uang triliunan rupiah per harinya.

Dan sebelum Petral ditutup, patut juga dipertanyakan, semenjak 20 Oktober 2014 hingga sekarang, apakah pemerintahan Jokowi menikmati "service" dari para mafia minyak?[***]

Penulis adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Masyarakat Untuk Keadilan (HUMANIKA).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya