Akademisi: Yang Ikut Repot Urus Reshuffle Lebih Baik Legowo

Reshuffle atau kocok ulang Kabinet Kerja, terutama terhadap para menteri bidang ekonomi, adalah keniscayaan dan merupakan hak perogratif Presiden Joko Widodo.

Akademisi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Jakarta, Lukman Hakim S.sos, Msi mengatakan, kinerja buruk para menteri ekonomi menjadi beban sekaligus penghalang cita-cita Presiden Jokowi menyejahterahkan rakyatnya.

Lukman, yang juga eksponen gerakan 98, menyebut para menteri ekonomi tidak bisa mengelak dari penilaian negatif publik. Mereka terbukti gagal menjalankan tugas dengan fakta pertumbuhan ekonomi yang anjlok, jauh dari target pemerintah, dan daya beli masyarakat semakin lemah.

Di bawah komando Menko Perekomian, Sofyan Djalil, tambah Lukman, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7 persen. Dan menurut data Badan Pusat Statisik (BPS), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif Dasar listrik (TDL), membuat daya beli masyarakat menurun.

Ia menyarankan, Presiden Jokowi mencari pengganti yang kapabel dan berintegritas. Yang terpenting, mampu menerjemahkan Nawacita (sembilan agenda prioritas) ke dalam bentuk program yang berpihak pada kepentingan rakyat.

"Tentunya menteri yang baru harus memiliki loyalitas terhadap presiden,” tegas Lukman Hakim.

Di akhir, Lukman menyarankan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit dalam isu reshuffle agar bersikap bijak dan legowo (ikhlas), menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan reshuffle kabinet kepada Jokowi.

"Tidak perlu saya sebutkan siapa saja orang yang ikut repot mengurusi reshuffle. Semuanya sudah tahu kok," pungkasnya. [ald]