Penilaian bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla secara tidak langsung penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tidak objektif. Apalagi kalau hanya dengan penilaian tersebut lalu melarang Wapres memberikan masukan bila Presiden hendak me-reshuffle kabinet.
Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah, menegaskan demikian dalam pesan singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL (Rabu, 20/5) menanggapi pernyataan pengamat dari Universitas Bung Karno (UBK), Gede Sandra.
Kemarin, Gede mengungkapkan ekonomi Indonesia melambat dan hanya tumbuh 4,7 persen sementara pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi negara tetangga, seperti Filipina naik 7,3 persen secara tidak langsung karena faktor JK. Sebab, hal itu terjadi karena ketidakmampuan Tim Ekonomi yang diisi "orang-orang" JK dalam merespon perkembangan ekonomi global dan keluar dari berbagai defisit makro domestik.
Karena itu Gede mengingatkan, Wakil Presiden tersebut tak boleh lagi ikut campur kalau ada perombakan kabinet. Penentuan komposisi menteri, terutama bidang ekonomi, harus diputuskan sendiri oleh Presiden Jokowi. (Baca:
Jadi Penyebab Ekonomi Lemah, JK Tak Boleh Ikut Campur Lagi Perombakan Kabinet)
"Namanya juga Wakil Presiden pastilah dimintai pendapat oleh Presiden apalagi konstitusi mengatur seperti itu. Bahwa Presiden dibantu seorang Wakil Presiden. Bagaimana mau dilarang? Pengamat saja tidak dilarang memberi masukan," kata Husain menimpali.
"Bahwa di kemudian hari ada menteri yang dinilai tidak maksimal, pertanyaannya siapa yang menilai itu, apa kapasitasnya dan parameter apa yang dia gunakan? Kalau cuma bandingkan pertumbuhan ekonomi RI dengan Filipina lalu memvonis Menko Perekonomian lemah, itu tidak relevan. Lihat dulu indikator-indikatornya," tegas Husain menambahkan.
Sebab, dia menjelaskan, pemerintahan Jokowi sekarang ini masih masa transisi, banyak yang harus diselesaikan dari warisan pemerintahan sebelumnya yang tidak semuanya baik, tentu ada juga yang baik. Belum lagi penghasilan dari sektor tambang yang menurun.
"Juga tidak bisa mengabaikan aspek eksternal seperti menurunnya pertumbuhan di Tiongkok. Ditambah harga minyak sebagai sumber devisa utama yang melorot tajam," ungkap tokoh muda yang akrab disapa Uceng ini.
"Beruntunglah pemerintahan Jokowi-JK cukup solid dan mampu memberi teladan. Misalnya dengan melakukan berbagai penghematan-penghematan hal yang dianggap pemborosan semua dihilangkan atau dipangkas," tandasnya.
Namun dia melihat ada upaya-upaya sistematis untuk merusak hubungan Jokowi-JK, agar keduanya tidak solid, yang ujung-ujungnya merugikan rakyat.
"Sebab kalau Jokowi-JK solid,
insya Allah program-program Jokowi akan moncer seperti ketika JK mendampingi SBY. Pada periode itu ekonomi dan tingkat kesejahteraan Indonesia sangat membanggakan. Tidak lain karena faktor JK yang men-
support penuh SBY," demikian Husain Abdullah.
[zul]
