Ribuan orang massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Rapat dan Pawai Akbar yang digelar di lapanngan Gasibu, Bandung, hari ini (Kamis, 14/5), menyuarakan perlawanan terhadap neo liberalisme.
"Kita semua tahu, negeri ini tengah dikepung oleh berbagai masalah. Sebagian orang berharap, presiden baru, Jokowi yang memiliki popularitas luas di tengah masyarakat, akan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu," ujar koordinator aksi pawai, Ustadz Ryan seperti diberitakan RMOLJabar.Com.
Setidaknya meringankan dampak buruknya terhadap masyarakat. Nyatanya, setelah enam bulan menerima tampuk pemerintahan, Ustadz Ryan menegaskan, berbagai masalah itu bukan teratasi, tetapi semakin meningkat dan meluas.
Presiden Jokowi dinilainya membuat kebijakan yang membuat rakyat kian menderita. Sebut saja kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berimbas terhadap harga-harga berbagai kebutuhan pokok dan jasa. Harga beras, cabe, daging dan berbagai kebutuhan pokok lain terus merangkak naik.
"Tak hanya BBM, pemerintah juga menaikkan harga gas LPG kemasan 12 kilogram dan 3 kg dan tarif listrik," ucapnya.
Di samping itu, kurs dolar AS terhadap rupiah juga terus melonjak hingga menembus Rp 13 ribu per dolar. Realita ini mulai menimbulkan kekecewaan terhadap presiden baru. Sehingga memunculkan berbagai kejahatan seperti pencopetan, perampokan, pembegalan serta pembunuhan, peredaran narkoba dan perbuatan tindak asusila dengan dalih kebutuhan ekonomi terlihat semakin meningkat. Praktik korupsi dan menilap uang rakyat juga tak kunjung berhenti.
"Apabila kita cermati, sesungguhnya berbagai persoalan itu adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri hingga detail-detailnya, juga buah penerapan sistem politik demokrasi yang sesungguhnya hanya ilusi," tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, HTI memandang berbagai persoalan yang mendera negeri ini tidak mungkin dapat diselesaikan, kecuali dengan menyingkirkan sistem kapitalisme dan sistem demokrasi.
Solusinya tidak mungkin bisa didapatkan hanya dengan mengganti rezim, melainkan melalui perubahan sistem dan ide-ide umum tentang kehidupan.
Fakta membuktikan, sejak reformasi tahun 1998, empat presiden telah silih berganti menduduki kekuasaan di Indonesia, ditambah dengan presiden sekarang Namun, keadaan negeri ini tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk.
Menurutnya, sistem-sistem barat dan ide-ide yang tidak islami harus disingkirkan. Kehidupan islami wajib dilanjutkan kembali dengan penerapan hukum-hukum syariah yang lurus melalui kekuasaan, yang eksistensinya telah diwajibkan oleh syariah yaitu, Daulah al-Khilafah
.[wid]
