Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari suksesi kepememimpinan, bukan perebutan kekuasaan. Aturannya sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan.
"Jadi, silahkan saja pilih pemimpin yang paling bijak sesuai hati nurani. Tak perlu berebut dan tak perlu pula rebut," tegas anggota MPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Bebangsa dan Bernegara di Sanggar Kegiatan Belajar, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, seperti dikutip dari rilis yang diterima pagi ini.
Dia menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan peserta mengenai bagaimana cara mengatasi konflik pilkada seperti pernah terjadi di Kota Waringin Barat, Tuban dan lainnya.
Anggota Komisi III DPR ini tak menampik potensi konflik sosial yang selalu muncul dalam setiap pelaksanaan Pilkada.
"Biasanya potensi konflik semakin tinggi ketika calon yang bertanding hanya ada dua pasang. Akibatnya gesekan antar tim di lapangan semakin keras. Karenanya saya selalu minta Polri untuk mempersiapkan diri," papar Wakil Sekjen PKS ini.
Menurutnya, disinilah arti penting pemahaman empat pilar untuk menjaga kerukunan. Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
"Kejadian konflik sosial, seperti perkelahian antar kelompok atau tawuran antar desa sebenarnya tidak perlu terjadi. Hal ini bisa dicapai apabila ada tenggang rasa antar masyarakat. Disinilah perlunya pemahaman yang baik tentang empat pilar berbangsa dan bernegara, sehingga tidak perlu ada keributan," tandasnya.
[zul]
