Berita

Kalaupun UUD Diamandemen, SBY jangan Nyapres lagi

RABU, 13 MEI 2015 | 08:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Seseorang bisa menjabat presiden hanya dua periode. Hal itu diatur dalam Pasal 7 A UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Memang hanya dua periode. Itu nggak debatable," tegas pengamat politik Gun Gun Heryanto dalam perbincangan dengan Kantor Berita Poltik RMOL pagi ini (Rabu, 13/5).

Karena itu dia mengingatkan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak maju lagi pada Pemilu Presiden 2019 mendatang, meskipun kalau pasal tersebut diamendemen. "Itu legasi yang buruk bagi SBY. Cukup sudah dua periode," tegasnya.


Menurutnya, saat ini tinggal bagaimana SBY mentranformasikan kekuatan figur menjadi sistem. SBY harus mencari tokoh yang kabapel untuk diusung pada Pilpres mendatang lewat konvensi. "Tapi jangan konvensi-konvensian," katanya mengingatkan.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan SBY tidak akan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Kecuali kalau UUD diamendemen.

"Undang-undang seperti itu, kita kan patuh undang-undang. Silakan rakyat, undang-undang mau diubah atau tidak, terserah rakyat," tegas mantan Menteri Koperasi dan UKM ini. [zul]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya