Kebakaran Pasar Johar Semarang Sabtu malam menyisakan berbagai persoalan yang harus disikapi secara cepat dan tepat. Maka harus ada langkah langkah taktis dan strategis yang harus segera diambil oleh pihak Pemerintah Kota Semarang.
"Agar beban derita para pedagang lekas terobati," tegas Ketua DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Imam Hadi Kurnia dalam keterangan persnya (Senin, 11/5).
Untuk itu, DPP IKAPPI merekomendasikan agar Pemkot Semarang segera menambah jumlah damkar dan melakukan pemadaman di semua titik api yang masih menyala serta segera lakukan pendinginan.
"Selama titik api masih ada maka proses evakuasi barang dan investigasi penyebab kebakaran akan menemui kendala," tegasnya.
"Selama titik api masih ada maka proses evakuasi barang dan investigasi penyebab kebakaran akan menemui kendala," tegasnya.
Selain itu, Pemkot Semarang harus segera menurunkan tim pisikologis dan kesehatan guna menanggulangi beban psikologis pedagang yang banyak terguncang.
"Pemerintah Kota Semarang juga harus segera melakukan pendataan pedagang korban kebakaran serta jumlah kerugian yang mereka terima sesegera mungkin. Pastikan pedagang korban kebakaran terdata dan tidak ada yang terlewatkan," ungkap Imam.
Dia juga mengatakan, Pemkot Semarang wajib memastikan percepatan pembangunan tempat berdagang sementara (penampungan) di wilayah pasar johar, agar pedagang tidak larut dalam duka dan bisa segera berdagang kembali.
"Pemerintah Kota Semarang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengupayakan pemberikan modal awal untuk korban kebakaran dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait agar mereka dapat segera kembali berdagang dan melanjutkan roda ekonomi keluarga," tekannya.
Tak kalah penting, Pemkot Semarang harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengupayakan pemutihan hutang (kredit) para pedagang korban kebakaran pasar Johar.
"Tidak menggunakan pihak ketiga (investor) dalam pembangunan kembali pasar Johar dengan mengupayakan dan memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat serta dana pendampingan dari pemerintah provinsi serta pemerintah kota," tandasnya.
[zul]
