Pertumbuhan ekonomi yang mengenaskan pada angka 4,71 persen membuat pesimis akan tercapainya target pertumbuhan 5,7 persen hingga akhir tahun ini. Oleh sebab itu, pemerintah di semua level kementerian jangan sampai menambah buruk kondisi ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada mayoritas masyarakat.
Anggota Badan Anggaran dan Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengingatkan, pengangguran telah merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimanatan, Sulawesi, hingga Papua, terutama di sektor pertanian, perikanan kelautan dan transportasi. Data BPS menunjukkan hingga Februari 2015, pengangguran meningkat 2 juta orang sehingga total angka pengangguran mencapai 7,45 juta orang.
"Pengangguran di satu kota saja Pekanbaru mencapai hampir 200 ribu orang. Sedangkan propinsi Kalbar pengangguran naik hampir 53 ribu orang, hingga kalau di total kenaikan seluruh Indonesia di bulan Feruari saja sudah mencapai 300 ribu orang," papar Andi Akmal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5).
Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan ini menjabarkan, kebijakan-kebijakan seperti harga BBM yang tidak teratur, tarif dasar listrik pada industri naik mulai bulan mei 2015 ini, kenaikan harga LPG, pelarangan nelayan kecil dalam menangkap ikan dengan alat tertentu tanpa ada solusi, tata niaga pangan pokok yang amburadul, dan banyak lagi di tim ekonomi pemerintahan sekarang yang membuat inflasi makin meninggi.
Apalagi sekarang telah nampak fenomena menurunnya kinerja perbankan akibat kredit macet, dan yang paling parah menambah angka pengangguran yang sekaligus meningkatkan angka kemiskinan.
"Nilai tukar petani di hampir seluruh wilayah Indonesia menurun satu hingga dua persen, kecuali Bangka Belitung naik, 0,41 persen. Ini menunjukkan betapa daya beli masyarakat kecil telah sangat terganggu sehingga mengganggu tingkat kesejahteraan mereka," tegasnya.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah saat ini berancang-ancang akan melakukan impor beras, dengan alasan, Bulog tidak sanggup menyerap beras petani sesuai kebutuhan nasional. Target Bulog yang seharusnya menyerap 2,7 juta ton beras petani, hanya mampu 20 persen saja sekitar 470 ribu ton.
Menurut dia, kerja dan kebijakan pemerintah hingga saat ini perlu di-
review kembali untuk dilakukan perbaikan, sehingga tidak malah meningkatkan pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan bertambah.
"Pendekatan pemerintah harus pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai ada pikiran untuk menumpuk anggaran agar kekayaan para pejabat eksekutif melonjak," pungkasnya.
[wid]
