Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan penyaluran dana bagi korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara. Pasalnya, erupsi gunung tertinggi di Kabupaten Tanah Karo itu sudah berlangsung hingga 17 bulan dan dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa bagi para korban.
"Untuk itu, DPR akan mencari data selengkap mungkin untuk mengambil keputusan, khususnya tentang bagaimana teknis penanganan masalah tersebut secara komprehensif," tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam rapat koordinasi penanganan erupsi Sinabung di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (4/5).
Menurut dia, keputusan itu sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Karo sebab hingga saat ini belum ada tanda-tanda erupsi gunung Sinabung kapan berakhir. Masyarakat di daerah yang merasakan dampak dari erupsi itu harus segera mendapatkan penanganan.
"Ini memerlukan kepemimpinan yang lebih besar. Selain itu, butuh sumber daya negara yang lebih besar pula. Sebab, bupati tidak bisa memobilisir organ-organ pusat karena tidak punya kewenangan," ujarnya.
Dikatakan, ada sejumlah opsi yang bisa dijadikan sebagai kesimpulan metode penanganan bencana Sinabung. Antara lain menjadikannya sebagai bencana nasional. "Sehingga kemudian ditangani oleh pemerintah pusat," kata politisi muda PKS ini.
Yang kedua menurutnya adalah bencana lokal, tetapi ada komitmen pusat untuk mendukung penuh dana rekonstruksi kepada pemda melalui APBN.
Namun implementasinya ujar Fahri Hamzah, bisa agak lama karena baru APBN 2016 baru disahkan pada September atau Oktober 2015. Lalu, baru bisa dicairkan pada Januari 2016.
"Opsi lainnya adalah pemerintah membentuk tim rekonstruksi yang terdiri dari elemen-elemen pusat dan daerah yang dapat saling berkoordinasi. Hal itu seperti yang terjadi di beberapa daerah," demikian Fahri Hamzah
.[wid]
