Akibat biaya Pilkada pada Desember nanti nilainya cukup fantastis, sejumlah pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya tersendat. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 pun difokuskan pada skala prioritas.
Hanya beberapa program yang mendesak bakal diutamakan, sementara jika terlalu mendesak maka terpaksa akan ditunda tahun berikutnya. Sejumlah program pembangunan non-prioritas akhirnya terpaksa harus ditunda, demi memenuhi kebutuhan KPU senilai Rp 40 miliar.
Selain itu Pemkab Tasikmalaya pun harus menyiapkan anggaran tambahan untuk pengamanan dan Bawaslu yang nilainya ditaksir lebih dari Rp 15 miliar.
Angka fantastis itu mencuat dalam rapat pertemuan antara Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan KPU di Ruang Serba Guna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kemarin siang.
Menurut perwakilan dari Pemkab Tasikmalaya, Asda Pemerintahan Budi Utarma, saat ini pihaknya telah mengeluarkan Rp 15 miliar sebagai dana hibah kebutuhan awal proses pilkada bagi KPU. Sisanya sebanyak Rp 25 miliar bakal dialokasikan pada anggaran perubahan nanti.
"Kami pun harus mempersiapkan sedikitnya Rp 15 miliar untuk dana penunjang lainnya. Hal itu meliputi anggaran pengamanan untuk KepoliÂsian, TNI, Satpol PP, Linmas dan Bawaslu. Pasalnya, dana pengamanan belum termasuk dalam anggaran Rp 40 miliar di pengajuan KPU," kata Budi.
Untuk anggaran Panwas misalnya hampir mengajukan hampir Rp 10 miliar. Sebab diketahui panwas ini tidak hanya di tingkatan kecamatan seperti pemilu lalu, namun sampai ke tingkat desa.
Sementara Polres Kabupaten dan Kota mengajukan ke Pemkab hampir Rp 8,6 miliar. Belum lagi pengamanan dari pihak TNI serta pembentukan pengamanan desk pilkada seÂperti Satpol PP dan Linmas.
"Maka tidak mustahil jika banyak anggaran prioritas pembangunan pada tahun ini banyak teralihkan ke Pilkada," jelas Budi.
[dem]
