Berita

Isa Muchsin/net

Hukum

HAJI LULUNG DIGELEDAH

PPP Tak Lindungi Kadernya yang Korup

SELASA, 28 APRIL 2015 | 13:12 WIB | LAPORAN:

. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Mabes Polri terkait penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

Parpol berlambang Kabah itu mendukung pemberantasan korupsi, termasuk yang diduga melibatkan kadernya. Lulung adalah politisi PPP, Lulung masih menjabat ketua DPW PPP DKI kubu Djan Faridz.

Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Isa Muchsin mengatakan, pihaknya mempersilahkan penyidik mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut dia, PPP sama sekali tidak kompromi terhadap koruptor.


Bahkan, lanjut Isa, DPP PPP pun berani memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan ketua umum karena tersangkut korupsi di KPK.

"Hal yang sama kita perlakukan kepada kader-kader PPP yang menjadi tersangka korupsi, langsung diberhentikan. Tidak ada kompromi buat koruptor di PPP," kata Isa dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Mantan Sekjen PB PMII ini pun menambahkan, PPP sebagai parpol berbasis agama sangat menjunjung gerakan moral. Karena itu, perilaku oknum yang merusak citra partai langsung dikeluarkan. Isa pun meyakini kebenaran gerakan moral yang digencarkan di internal PPP dan akan mendapat dukungan publik.  

"Setelah SDA ditahan KPK, maka semakin menegaskan sikap DPP PPP pada 9 September sudah benar, bahwa tersangka korupsi harus diberhentikan dari partai," ujarnya.

Terkait dugaan keterlibatan Lulung dalam kasus UPS di APBD DKI, Isa menegaskan PPP memiliki aturan internal. Menurut dia, setiap kader PPP yang diproses secara hukum maka DPP melalui DPW DKI akan melakukan tindakan baik secara administrasi maupun politik. Sebab, kata Isa, PPP tidak kompromi dengan praktik korupsi.

"Kalau sudah diproses secara hukum, maka DPW DKI akan mengambil tindakan lanjutan," tegas dia.

Pihaknya pun meminta penyidik membongkar kasus UPS. Sebab, praktik korupsi di DKI sangat ironi karena pada saat bersamaan pembangunan stagnan, dan kesenjangan ekonomi masih tinggi.

"Kalau uang yang diduga dikorupsi digunakan untuk pengentasan kemiskinan, penghuni gubuk liar akan jauh berkurang," demikian Isa. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya