Berita

Isa Muchsin/net

Hukum

HAJI LULUNG DIGELEDAH

PPP Tak Lindungi Kadernya yang Korup

SELASA, 28 APRIL 2015 | 13:12 WIB | LAPORAN:

. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Mabes Polri terkait penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

Parpol berlambang Kabah itu mendukung pemberantasan korupsi, termasuk yang diduga melibatkan kadernya. Lulung adalah politisi PPP, Lulung masih menjabat ketua DPW PPP DKI kubu Djan Faridz.

Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Isa Muchsin mengatakan, pihaknya mempersilahkan penyidik mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut dia, PPP sama sekali tidak kompromi terhadap koruptor.


Bahkan, lanjut Isa, DPP PPP pun berani memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan ketua umum karena tersangkut korupsi di KPK.

"Hal yang sama kita perlakukan kepada kader-kader PPP yang menjadi tersangka korupsi, langsung diberhentikan. Tidak ada kompromi buat koruptor di PPP," kata Isa dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Mantan Sekjen PB PMII ini pun menambahkan, PPP sebagai parpol berbasis agama sangat menjunjung gerakan moral. Karena itu, perilaku oknum yang merusak citra partai langsung dikeluarkan. Isa pun meyakini kebenaran gerakan moral yang digencarkan di internal PPP dan akan mendapat dukungan publik.  

"Setelah SDA ditahan KPK, maka semakin menegaskan sikap DPP PPP pada 9 September sudah benar, bahwa tersangka korupsi harus diberhentikan dari partai," ujarnya.

Terkait dugaan keterlibatan Lulung dalam kasus UPS di APBD DKI, Isa menegaskan PPP memiliki aturan internal. Menurut dia, setiap kader PPP yang diproses secara hukum maka DPP melalui DPW DKI akan melakukan tindakan baik secara administrasi maupun politik. Sebab, kata Isa, PPP tidak kompromi dengan praktik korupsi.

"Kalau sudah diproses secara hukum, maka DPW DKI akan mengambil tindakan lanjutan," tegas dia.

Pihaknya pun meminta penyidik membongkar kasus UPS. Sebab, praktik korupsi di DKI sangat ironi karena pada saat bersamaan pembangunan stagnan, dan kesenjangan ekonomi masih tinggi.

"Kalau uang yang diduga dikorupsi digunakan untuk pengentasan kemiskinan, penghuni gubuk liar akan jauh berkurang," demikian Isa. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya