Berita

PBNU: Tak Ada Alasan bagi WNI Bergabung dengan ISIS

JUMAT, 17 APRIL 2015 | 16:15 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tidak ada alasan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menerima pengaruh radikal dan ikut-ikutan pergi ke Timur Tengah yang dilanda konflik, apalagi sampai bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Wakil Sekjen PBNU, Adnan Anwar, menegaskan konflik di Timur Tengah yang terkait dengan ISIS, secara ideologi dan geopolitik sebenarnya tidak terkait dengan Indonesia.

"Sebenarnya hal tersebut terjadi akibat konflik perebutan sumber daya alam di kawasan Timur Tengah," ujar Adnan Anwar (Jumat, 17/4).


Adnan menyimpulkan langkah WNI yang pergi ke sana, adalah pilihan yang salah. "Jadi kalau ada mobilisasi ISIS di Indonesia menurut saya sudah salah arah. Tidak ada jihad di situ, tapi  yang terlibat di Suriah justru saling membunuh dan tidak ada kedamaian. Itu salah besar karena yang membunuh dan dibunuh sama-sama orang-orang Islam," tandas Adnan.

Sementara itu, kalangan mahasiswa juga tidak menampik radikalisme telah jadi ancaman yang membahayakan bagi generasi muda. Ancaman tersebut harus dicegah karena yang dibutuhkan generasi muda adalah kedamaian.

"Cara ampuh untuk mencegah ancaman itu adalah dengan menfilter semua informasi yang diterima. Kita bisa filter informasi radikal dengan browsing di internet, bertanya ke keluarga atau dosen," kata  Ketua BEM UI, Andi Aulia Rahman.

Menurutnya, menangkal radikalisme juga tak bisa diserahkan seluruhnya kepada negara. Karena itu penting juga peran keluarga.

"Keluarga adalah tempat kita kembali, karena itu peran keluarga sangat kuat untuk menahan pengaruh radikalisme. Kita jangan terlena dengan media sosial. Kita perlu kedamaian untuk membuat semuanya lebih baik," kata Andi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya