Jakarta Transportation Watch (JTW) menyambut baik dilantiknya Badrodin Haiti sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (kapolri).
Ada harapan di pundak Jenderal Pol Badrodin untuk melakukan reformasi total di tubuh kepolisian mengingat prestasinya yang cukup menonjol selama menjabat beberapa jabatan penting.
JTW menyarankan Komjen Badrodin Haiti segera melakukan penyegaran jabatan di seluruh struktur Mabes Polri, dengan konsep the right man in the right place.
"Komjen BH harus didukung oleh pejabat â€" pejabat POLRI yang handal, berdedikasi tinggi, profesional, berintegritas dan anti korupsi," tegas Ketua JTW, Andy William Sinaga dalam rilisnya, Jumat (17/4).
JTW, lanjut Andy, berpendapat ke depan para pejabat Polri mulai level atas sampai tingkat bawah harus berfungsi sebagai pelayan masyarakat, terutama satuan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti lalu lintas, dan Reserse Kriminal (Reskrim). Di samping itu juga merevitalisasi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) yang benar - benar membumi dan peka terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Korps lalin perlu segera direformasi, dengan konsep, aparat harus segera hadir pada setiap kemacetan yang terjadi di jalan raya, melakukan razia - razia rutin di titik â€" titik rawan kemacetan dan kriminalitas yang tinggi. Kemudian proses pengurusan dan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) perlu disederhanakan dengan meminimalkan kutipan â€" kutipan.
"Bila perlu di setiap kantor â€" kantor polisi lalu lintas dibuat kotak-kotak pengaduan yang disegel Propam Polri untuk menerima laporan dari oknum â€" oknum polisi yang nakal, dan membuat kamerea pengawas yang terintegrasi dengan Kapolri," jelasnya.
JTW juga menyarankan agar Badrodin Haiti membuka line khusus langsung kepadanya untuk menerima pengaduan masyarakat tentang pelayanan yang dilakukan kepolisian.
"Intinya masyarakat saat ini memimpikan polisi yang profesional dan bersih. Image - image negatif yang beredar di masyarkat tentang Polri harus segera dihilangkan.
Polri juga diharapkan dapat menertibkan konvoi motor gede yang kerap meresahkan masyarakat, terutama ketika musim liburan. Seperti Harley Davidson, walaupun mendapatkan pengawalan dari kepolisian dapat dikategorikan melanggar UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (UUALJ).
[wid]
