Fraksi PKS Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol

Selain berbahaya bagi peminumnya, minuman beralkohol juga memiliki dampak sosial yang sangat buruk. Dampak sosialnya sangat buruk.

"Makanya dari awal juga kita ketahui Rasulullah mengatakn minuman beralkohol itu puncak dari seluruh penyimpangan," jelas anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi DPR dengan pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol, Senin (13/4).

"Jadi sangat keras sekali peringatannya sejak 14 abad yang lalu," papar politisi PKS asal Sumatera Utara ini.  

Karena itu, Fraksi PKS mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

"Fraksi PKS karena termasuk pengusul, berarti sangat mendukung sekali, dan berkeinginan secepatnya agar RUU ini bisa diundangkan dan bisa secepatnya dibahas oleh baleg, dan langsung diparipurnakan," kata Ansory Siregar.

Di beberapa negara, lanjut Ansory, larangan minuman beralkohol sudah diberlakukan. Misalnya India.

"Di India minuman beralkohol dan produk rokok tidak kita dapatkan di jalan-jalan padahal penduduk India itu 1,3 miliar. Mereka bisa menerapkan itu, mengapa kita di Indonesia tidak bisa?" ujar Ansory.

Jika ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU), Ansory berharap UU ini dapat menyelamatkan generasi muda Indonesia. "Agar menjaga anak bangsa kita menjadi generasi yang maju, yang sehat, yang produktif, yang dinamis, sehingga bisa berdaya saing di dunia," pungkas Ansory.

Sementara itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring menambahkan, alasan lain Fraksi PKS mendukung RUU Larangan Minuman Beralkohol karena selain sebagai faktor terbanyak penyebab kecelakaan lalu lintas, pajak yang diambil Pemerintah dari minuman beralkohol tidak mengandung keberkahan.

"Menurut saya, pajak dari minuman beralkohol ini tidak berkah, tidak berkah anggarannya. Mengambil pajak dari sesuatu yang merusak orang lain. itu saja, maka kita dari Fraksi PKS mendukung RUU ini," ujar Tifatul saat RDPU Baleg DPR. [zul]