Golkar Senayan Prihatin Perpres DP Mobil Pejabat Dicabut

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali Peraturan presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan uang muka untuk pembelian mobil pejabat negara membuat prihatin kalangan anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya mengatakan bahwa dalam setiap pembuatan Perpres tentu melalui tahapan persiapan yang baik, termasuk komunikasi yang baik agar pencabutan Perpres tidak terjadi.

"Kita prihatin ada Perpres dicabut, Kalau tidak didasari alasan kuat mengapa Perpres ditarik? Ini akan menimbulkan defisit trust (kepercayaan)," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 7/4).

Seharusnya, lanjut politisi Golkar ini, presiden tahu esensi isi dokumen yang ditandatangani. Ini agar orang-orang tertentu tidak memanfaatkan kelengahan yang bisa merugikan presiden sendiri.

"Harusnya presiden tahu dokumen yang ditandatangani, betul tidak tahu detail, tapi esensinya harus tahu. Tentu kita tidak ingin ini Presiden Jokowi jadi dirugikan gara-gara hal administrasi," tandasnya.[wid]