. Sejumlah pegiat antikorupsi dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengadukan mantan Wali Kota Tarakan Kalimantan Utara, Jusuf Serang Kasim ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas tuduhan terlibat tindak pidana korupsi.
"Kita melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan rangkap jabatan yang merugikan keuangan negara," ujar Ketua Dewan Eksekutif National Corruption Watch (NCW), Taufiq Qul Rachman di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/4)
Kelompok pegiat antikorupsi dan LSM yang melaporkan Jusuf ke Bareskrim itu tergabung dalam Aliansi pegiat antikorupsi di Kalimantan Timur dan Utara. Mereka yakni aktifis Gerakan Pemuda Daerah (Garuda) Tarakan, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kaltim, dan LSM National Coruption Watch (NCW).
Taufiq menambahkan ,Jusuf yang menjabat Wali Kota periode 2003-2008 itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yakni saat peralihan perusahaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero menjadi PT PLN Kota Tarakan yang dikelola pihak swasta. Nomor surat pengaduannya, yakni Dumas/07/IV/2015/Tipikor tertanggal1 April 2015 dengan jeratan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.
Taufiq menyebutkan Jusuf menjalankan modus peralihan PLN Persero menjadi perusahaan listrik swasta. Saat itu, Jusuf diangkat sebagai Komisaris PT PLN Kota Tarakan berdasarkan rapat pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris. "Apakah seorang walikota diperbolehkan menjadi komisaris diperusahaan swasta, itu kan rangkap jabatan," sindir Taufik.
Ketua Koordinator Garuda, Akbar Syarif menambahkan ada beberapa kasus yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait Yusuf, yakni ketika menjabat sebagai walikota Tarakan, terkait keterlibatannya menjadi komisaris di PLN Tarakan, kemudian peralihan perusahaan tersebut diakui oleh DPRD Tarakan tidak melalui persetujuan. "Kami juga menyoal tentang proses peralihan perusahaan atas usulannya yang tidak melalui persetujuan DPRD," kata Akbar.
Saat laporan, Akbar mengatakan ada sejumlah dokumen yang diserahkan ke penyidik sebagai bukti yang memperkuat. Dokumen-dokumen tersebut terkait masalah dugaan penyalahgunaan jabatan dan kebijakan tentang proses peralihan perusahaan PLN Tarakan. "Selain itu dokumen mengenai penyesuaian tarif yang hingga kini terus menuai protes dari masyarakat karena diduga terjadi penyimpangan selisih perhitungan yang melibatkan pemerintahan kota Tarakan," tandas Akbar.
[sam]
