Berita

Ketua MPR: Seharusnya Ada yang Bertanggung Jawab atas Berbagai Persoalan Negeri Ini

KAMIS, 26 MARET 2015 | 17:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan hadir dalam Silaturahmi Tokoh Bangsa ke 7 yang diselenggarakan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis 26 Maret 2015. Silaturahmi ke 7 ini bertema "Problematika Bangsa dan Solusinya".

Tokoh bangsa yang hadir dalam silaturahmi yang dipandu Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin di antaranya Suparman (Ketua Komisi Yudisial), Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Franz Magnis Suseno, Fuad Bawazier, Bambang Sudibyo, Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, dan lainnya.

Mendapat kesempatan berbicara dalam forum ini Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa persoalan bangsa saat ini adalah masalah ketatanegaraan. "Kita perlu menyempurnakan sistem ketatanegaraan," katanya.


Zulkifli mengungkapkan sebelum datang ke silaturhmi ini telah menerima dua tamu, yaitu Try Sutrisno dan para redaktur media massa. Kedua tamu ini memiliki pertanyaan yang sama. "Padahal saya juga ingin mengajukan pertanyaan itu," ujar Ketua Umum PAN ini.

"Mereka bertanya, 'Pak Ketua, sesungguhnya di negeri ini siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah dan berkuasa?" ungkap Zulkifli.

Mendapat pertanyaan itu Zulkifli menjawab, "Mungkin sistem ketatanegaraan kita perlu disempurnakan. Misalnya apakah kita perlu melakukan amandemen UUD lagi."

Menurut Zulkifli, seharusnya ada yang bertanggungjawab atas berbagai persoalan bangsa ini. Misalnya, kegaduhan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur, kegaduhan di DPR, kegaduhan KPK - Polri. "Saya menyampaikan pandangan bahwa mungkin sistem ketatanegaraan perlu disempurnakan," ujarnya.

Sementara itu, ketika membuka silaturahmi tokoh bangsa ini, Din Syamsuddin mengatakan kehadiran para tokoh bangsa ini mewakili pribadi bukan dalam kapasitas jabatan. Sedangkan tema "Problematika Bangsa" menunjukkan masalah bangsa yang sudah akut, komplek, dan saling terkait.

"Silaturahmi ini juga mencari solusi atas problematika bangsa itu. Solusi ini kita akan rekomendasi kepada pemangku jabatan. Paling tidak solusi ini menjadi acuan," katanya.

Din menyebutkan prihatin terhadap kondisi bangsa sejak Oktober 2014. "Proses kehidupan politik yang gaduh, hiruk pikuk. Hal itu merupakan cermin situasi riil di masyarakat terjalin dengan berbagai kegaduhan-kegaduhan termasuk kegaduhan dalam agama. Silaturahmi ini mencari akar dan faktor masalah dan solusinya," katanya.[dem]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya