. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) masih menunggu hasil audit APBD DKI Jakarta tahun 2014 mengenai adanya dugaan mark up Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Penelusuran ini merupakan pendalaman KPK atas laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengenai dana siluman di APBD pada akhir Februari lalu
Pelaksana tugas (plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya telah terjun ke lapangan untuk menggali informasi. Lanjut Johan, dalam kasus ini KPK tidak hanya mendalami persoalan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD 2014 saja, melainkan keseluruhan laporan mengenai dugaan kasus korupsi di RAPBD 2015
"Kita sudah turun, mencari mengumpulkan keterangan. Salah satu yang dilakuakan, poin-poinnya soal UPS, tapi yang kita dalami bukan hanya salah satu yang dilaporkan aja, banyak hal," ujar Johan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Selasa (24/03).
"Audit 2014 kita masih menunggu. Hasil audit 2012-2013, kita sudah mendapatkannya" sambung Johan.
Meski pihak Polda Metro jaya telah menangani kasus UPS, Johan menjelaskan KPK tetap mendalami laporan Ahok.
Ahok sebelumnya melaporkan dokumen APBD 2012, 2013, 2014; serta Rancangan APBD (RAPBD) 2015 dan versi DPRD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan Ahok memberikan dokumen tersebut untuk membuka permainan anggaran dan dugaan mark up di setiap APBD DKI Jakarta.
[sam]
