Berita

agus hermanto/net

Politik

Inilah Alasan Demokrat Tak Ikut Kumpul KMP Tadi Malam

SELASA, 24 MARET 2015 | 11:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan pertemuan untuk membahas hak angket kepada Menkumham Yasonna Laoly, di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa malam (23/3).

Namun sayangnya, pertemuan yang ditujukan untuk membahas keputusan Menkumham atas dualisme kepengurusan PPP dan Golkar tersebut itu tidak dihadiri Partai Demokrat.

Dijelaskan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto bahwa ketidakhadiran partainya itu karena Demokrat konsisten berposisi sebagai penyeimbang. Artinya, bukan bagian dari KMP maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK.


"Kan PD bukan KMP atau KIH. PD penyeimbang, artinya bukan oposisi. Penyeimbang kan manakala kebijakan itu sejalan dengan keinginan rakyat dan segaris dengan PD, maka PD akan berdiri paling depan. Kalau tidak, PD akan menolak namun cari solusi, contoh pada saat Kapolri," kata Agus saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 24/3).

Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin mencampuri kisruh antara Menkumham dengan PPP dan Golkar. Kisruh kedua partai politik itu, kata dia, harus dikembalikan lagi ke masing-masing parpol untuk diputuskan.

"Ini kan kalau saya lihat harus dikembalikan ke parpolnya, sehingga untuk kami PD ya jangan memasuki wilayah-wilayah ini, biarlah ini wilayah (PPP dan Golkar) sendiri, biarkan diputuskan di parpolnya," tandasnya. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya