Berita

autogate/net

Hukum

Komisi VIII: Sebelum Melebar, Yasonna Wajib Klarifikasi Isu Diskriminasi Nama "Muhammad"

SABTU, 21 MARET 2015 | 11:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, harus segera meminta penjelasan resmi dari pejabat Imigrasi terkait kasus nama "Muhammad" atau "Ali" yang tidak lolos autogate di Bandara Soekarno-Hatta.

Sikap cepat Yasonna dibutuhkan karena isu berbau diskriminasi ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak kalangan menilai fasilitas autogate yang ada sangat diskriminatif, terutama bagi umat Islam.

"Menkumham perlu segera memanggil pejabat imigrasi. Kasus autogate ini bisa saja mencederai falsafah kebhinnekaan dan melanggar prinsip keadilan yang dianut oleh bangsa ini," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Sabtu (21/3).


Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR ini mengatakan, seharusnya kasus diskriminatif semacam ini tidak terjadi. Apalagi di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Faktanya, mayoritas penduduk Indonesia yang berasal dari kalangan santri selalu membubuhkan nama Muhammad, Ahmad, atau Ali di depan nama mereka.

"Selain menunjukkan identitas, pemberian nama tersebut sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Sepantasnya negara melindungi pelaksanaan tuntunan ajaran agama warga negara seperti ini," ujar Saleh.

Dia tegaskan, nama Muhammad adalah nama yang dimuliakan dan dijunjung tinggi dalam agama Islam. Sedangkan dalam masyarakat kita, nama adalah doa yang diberikan orang tua. Tak adil bila menuduh yang negatif kepada mereka yang mempunyai nama Muhammad dan Ali.

"Di situ letak sensitivitas kasus ini. Menkumham semestinya bertindak cepat sebelum isu ini melebar kemana-mana. Jangan hanya cepat dalam hal urusan partai politik. Kasus ini pun perlu diperhatikan dan ditangani serius sampai tuntas," tutup Saleh. [ald] 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya