DPRD diimbau untuk berhati-hati terhadap politik adu domba yang saat ini tengah dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok.
Demikian disampaikan oleh pengamat politik Tjipta Lesmana sebagaimana dilansir RMOLJakarta (Jumat, 20/3).
Menurutnya, Ahok berhasil memecah dewan dengan menyerahkan kunci atau password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saja.
"Dewan harus berhati-hati terhadap politik adu domba Ahok," ujarnya.
Ia mengingatkan bila pemerintahan dibawah kepemimpinan Ahok dan Djarot tidak akan pernah berjalan efektif bila pola komunikasi mantan Bupati Belitung Timur itu diubah.
"Pemerintahan Ahok akan terseok-seok bila kericuhan terus terjadi. Tidak akan efektif," katanya.
Kata Tjipta, salah satu bentuk keberhasilan Ahok memecah belah anggota dewan saat Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus memilih keluar dalam rapat badan anggaran (Banggar) yang diadakan, Kamis (19/3) lalu.
Hal semacam ini dinilai Tjipta harus menjadi bahan perhatian DPRD. Karena selama ini dewan berhasil menggabungkan 2 koalisi besar di Kebon Sirih, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sayangnya, suasana damai ini pun kembali rusak.
"Serangan Ahok berhasil memecah belah anggota dewan. Kemarin Nasdem dan Gerindra serta partai lainnya ribut besar karena keputusan kemarin. Ahok belum tentu benar," ungkapnya.
Kata Tjipta, Ahok harus berhati-hati dalam memutuskan APBD 2015 ini. Karena, dengan mengesahkan APBD DKI 2014, maka seluruh tanggung jawab penggunaan anggaran dalam APBD ini akan menjadi tanggung jawab Ahok.
"Ahok harus bertanggung jawab. Bukan DPRD karena Gubernur yang keluarkan Surat Keputusan (SK) bila APBD 2014 dikeluarkan," tukasnya
.[ian]
