Sorotan dan kritik tajam dari para analis ekonomi mulai menghujani tim ekonomi Pemerintahan Joko Widodo, yang dipimpin oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.
Benang merah dari kritik para pengamat adalah lemahnya pemahaman makro ekonomi para menteri di tim ekonomi. Penunjukan Sofyan Djalil sebagai Menko pun lagi-lagi dipertanyakan.
"Menurut saya, sejak awal, penunjukkan terhadap Sofyan Djalil adalah kesalahan. Dapat dicek di berbagai media, sejak sebelum terbentuknya kabinet tahun lalu saya sudah berulang kali mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa Sofyan Djalil tidak kompeten dalam bidang makro ekonomi," kata peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/3).
Menurutnya, publik menjadi saksi atas situasi perekonomian nasional yang terus merosot di 5 bulan pertama pemerintahan Jokowi. Sementara, pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut para menteri ekonomi justru membuat publik semakin berang.
Contohnya, pekan lalu, rakyat dikejutkan dengan komentar kontroversial Menko Sofyan Djalil yang mengkambing-hitamkan kecilnya remitansi (kiriman uang dari WNI yang bekerja di luar negeri) dari TKI sebagai penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS.
Juga komentar sejawatnya di tim ekonomi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menyatakan bahwa melemahnya kurs akan semakin menguntungkan APBN.
Kontan saja reaksi yang keras berdatangan dari para aktivis pejuang TKI, para anggota DPR, hingga mantan menteri perekonomian.
Publik juga dikejutkan dengan berita Presiden Jokowi tidak pernah menerima laporan perkembangan harga beras dari para bawahannya, yang seharusnya menjadi tugas Menko Perekonomian, yang mengkoordinasikan Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog.
Gede menilai hal-hal tadi sebagai kelalaian yang "berbahaya", jika tidak ingin disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan, dari bawahan kepada atasan.
"Kita paham benar bahwa Pak Sofyan adalah titipan dari JK. Apalagi belakangan beredar desas desus, bahwa ada upaya masif yang laten untuk mendeligitimasi Presiden Jokowi dan menaikkan JK sebagai Presiden kelak jika terjadi krisis ekonomi-politik. Namun harapan kita tentu semoga kedua hal ini tidak berhubungan," tutup Gede.
[ald]
