Berita

nasir djamil/net

Pertahanan

Nama "Muhammad" Tidak Lolos Autogate, Betulkah Pesanan Asing?

JUMAT, 20 MARET 2015 | 11:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kabar diskriminasi pada layanan autogate Bandara Soekarno-Hatta mendapat protes keras dari anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI.

Kabarnya, warga Indonesia yang menggunakan nama "Muhammad" atau "Ali" tidak akan langsung lolos dari autogate.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyayangkan hal ini. Menurut Nasir, perlu dicermati apa sebenarnya yang melatarbelakangi diskriminasi ini. Sebelumnya sudah ada keterangan dari pihak keimigrasian yang berdalih soal keamanan.


"Perlu dicermati terlebih dahulu, ada apa? Ini di luar akal sehat," kata Nasir, dalam siaran persnya, Jumat (20/3).

Dia mengaku juga pernah ditahan sebentar oleh pihak keimigrasian lantaran namanya menggunakan "Muhammad".

"Saya juga dulu pernah di bandara ditahan sebentar, karena nama saya juga ada Muhammad-nya. Saat itu saya menggunakan paspor biasa dan tidak memberitahu kalau saya anggota Dewan, tetapi setelah diklarifikasi saya bebas," tutur Nasir.

Menurut Nasir, Komisi III DPR RI akan coba mengonfirmasi hal ini ke pihak Keimigrasian. Dia mengkhawatirkan hal ini merupakan pesanan asing.

"Komisi III akan coba konfirmasi ke Imigrasi Indonesia, ada apa sebenarnya? Jangan-jangan ini pesanan asing. Sehingga seolah-olah umat Islam dicurigai berhubungan dengan aktivitas terorisme, dan ini akan memunculkan sentimen anti-Islam," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsyi sebelumnya menyatakan bahwa diskriminasi ini akan melukai masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Nama Muhammad sendiri digunakan banyak masyarakat Indonesia.

"Mayoritas masyarakat Indonesia bangga dengan menggunakan nama tersebut," ujar legislator asal Kalimantan Selatan itu. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya