Berita

despen ompusunggu/net

Politik

Jokowi Jangan Tunda Reshuffle!

KAMIS, 19 MARET 2015 | 11:57 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo disarankan melakukan reshuffle (perombakan) kabinet secepatnya mengingat kinerja buruk sejumlah menteri, terutama di jajaran perekonomian.

"Kondisi ekonomi yang memburuk dan makin sulitnya kehidupan rakyat tentu jadi alasan utama," kata politisi Partai NasDem, Despen Ompusunggu, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (19/3).

Fungsionaris DPP Partai Nasdem ini meminta Jokowi tidak menunda penggantian menteri yang performanya tidak baik saat menjalankan tugas dan wewenang.


Menurut Despen, para menteri yang tak becus ini semakin lama menjadi parasit, menggerogoti kinerja, sekaligus merongrong wibawa pemerintah. Para menteri yang tidak loyal dan penganut paham ABS (asal bapak senang) jelas tak layak dipertahankan di jajaran kabinet.

"Memang reshuffle bukan obat mujarab menyembuhkan kondisi perekonomian nasional atau nilai rupiah yang terus memburuk. Tapi, paling tidak, perombakan kabinet dengan memasukkan orang-orang berintegritas dan kompeten bisa membantu untuk menambah kepercayaan publik, maupun kalangan investor," ujar Despen.

Selain itu, reshuffle kabinet bisa menjadi kanalisasi politik dengan bertambahnya dukungan politik menuju keseimbangan baru, mengingat stabilitas politik dalam pemerintahan sangat penting menopang stabilisasi ekonomi.

"Tanpa stabilitas politik dan kepercayaan terhadap hukum, akan sulit membangun pertumbuhan ekonomi. Sehingga, Jokowi harus sensitif melihat persoalan secara komprehensif, jangan parsial," ujar Despen. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya