Berita

despen ompusunggu/net

Politik

Jokowi Jangan Tunda Reshuffle!

KAMIS, 19 MARET 2015 | 11:57 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo disarankan melakukan reshuffle (perombakan) kabinet secepatnya mengingat kinerja buruk sejumlah menteri, terutama di jajaran perekonomian.

"Kondisi ekonomi yang memburuk dan makin sulitnya kehidupan rakyat tentu jadi alasan utama," kata politisi Partai NasDem, Despen Ompusunggu, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (19/3).

Fungsionaris DPP Partai Nasdem ini meminta Jokowi tidak menunda penggantian menteri yang performanya tidak baik saat menjalankan tugas dan wewenang.


Menurut Despen, para menteri yang tak becus ini semakin lama menjadi parasit, menggerogoti kinerja, sekaligus merongrong wibawa pemerintah. Para menteri yang tidak loyal dan penganut paham ABS (asal bapak senang) jelas tak layak dipertahankan di jajaran kabinet.

"Memang reshuffle bukan obat mujarab menyembuhkan kondisi perekonomian nasional atau nilai rupiah yang terus memburuk. Tapi, paling tidak, perombakan kabinet dengan memasukkan orang-orang berintegritas dan kompeten bisa membantu untuk menambah kepercayaan publik, maupun kalangan investor," ujar Despen.

Selain itu, reshuffle kabinet bisa menjadi kanalisasi politik dengan bertambahnya dukungan politik menuju keseimbangan baru, mengingat stabilitas politik dalam pemerintahan sangat penting menopang stabilisasi ekonomi.

"Tanpa stabilitas politik dan kepercayaan terhadap hukum, akan sulit membangun pertumbuhan ekonomi. Sehingga, Jokowi harus sensitif melihat persoalan secara komprehensif, jangan parsial," ujar Despen. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya