Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, tidak mempersoalkan pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang mengkritik sikap Menteri Hukum dan HAM atas konflik Golkar.
Hal itu disampaikan Yorrys saat diskusi peran negara dalam konflik partai, di Cikini, Jakarta, Sabtu pagi (14/3).
Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun televisi berita, Prabowo memang terang-terangan menentang sikap Menkumham Yasonna Laoly yang mendukung kubu Agung Laksono dalam pertarungan internal "partai beringin".
Prabowo menyayangkan Menkumham yang mengesahkan Munas di Jakarta yang tidak jelas. Prabowo menyebut langkah Menkumham sebagai bencana demokrasi.
Menurut Yorrys, para tokoh politik eks Golkar berhak memberikan pendapatnya. Bahkan Golkar pimpinan Agung Laksono sudah melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh politik eks Golkar yang kini sudah menjadi pemimpin di partai masing-masing. Misalnya ke Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang pernah 43 tahun berpolitik di Golkar.
Yorrys menyebut Prabowo termasuk salah satu tokoh yang dilahirkan oleh Golkar. Sehingga Prabowo berhak memberikan pendapatnya.
Sikap Yorrys berbeda dengan penegasan Ketua Umum-nya, Agung Laksono, kemarin. Agung mengingatkan agar Prabowo Subianto tidak ikut campur dalam urusan internal Golkar.
"Saya minta tidak usah ikut campur urusan dalam negeri kami," tegas Agung Laksono usai melakukan safari politik ke DPP Partai Hanura di Jakarta Pusat, Jumat (13/3).
Menurut Agung yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, bukan orang dari partai lain.
"Biar kami selesaikan sendiri, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada 'guidance' (panduan)," ujar Agung.
Baca juga:
Agung Laksono Perintahkan Prabowo Tidak Ikut Campur [ald]
