Berita

Jimly Asshiddiqie/net

Hukum

Tim 9: Proses Hukum Terhadap Orang yang Berbuat Kriminal Bukan Kriminalisasi

SELASA, 10 MARET 2015 | 17:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lima orang anggota Tim Independen (Tim 9) yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Imam Prasodjo, Ahmad Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie dan Bambang Widodo Umar, bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama sekitar 1,5 jam.

Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqie, menyatakan, salah satu isi pertemuan dengan JK menyamakan persepsi soal apa yang dimaksud kriminalisasi.

"Selama ini ada kesan seolah ada perbedaan antara presiden dan wakil presiden. Kami simpulkan sebenarnya tidak ada perbedaan," terang Jimly di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).


Menurut dia, proses hukum terhadap orang yang telah berbuat kriminal tidak pantas disebut kriminalisasi.

"Kalau proses terhadap orang yang sudah berbuat kriminal, itu memang seharusnya. Kalau mencari-cari kesalahan itu yang harus dihentikan," tegas Jimly di samping Wapres JK.

Ia melanjutkan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, para petugas harus mencari orang yang jahat.

"Jangan cari orang salah. Kalau cari-cari kesalahan kita semua punya kesalahan. Jenis kedua ini yang harus distop oleh siapapun, baik KPK maupun polisi," terang dia.

Selain itu, lanjut Jimly, dalam tukar pikiran dengan JK ada kesamaan pendapat bahwa sedang terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan pemerintahan sepakat bahwa kita harus hentikan (pelemahan) agar KPK kuat sebagai institusi Dua hal inilah yang sangat positif dari pertemuan ini," ungkap Jimly. [ald]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya