Berita

Jimly Asshiddiqie/net

Hukum

Tim 9: Proses Hukum Terhadap Orang yang Berbuat Kriminal Bukan Kriminalisasi

SELASA, 10 MARET 2015 | 17:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lima orang anggota Tim Independen (Tim 9) yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Imam Prasodjo, Ahmad Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie dan Bambang Widodo Umar, bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama sekitar 1,5 jam.

Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqie, menyatakan, salah satu isi pertemuan dengan JK menyamakan persepsi soal apa yang dimaksud kriminalisasi.

"Selama ini ada kesan seolah ada perbedaan antara presiden dan wakil presiden. Kami simpulkan sebenarnya tidak ada perbedaan," terang Jimly di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).


Menurut dia, proses hukum terhadap orang yang telah berbuat kriminal tidak pantas disebut kriminalisasi.

"Kalau proses terhadap orang yang sudah berbuat kriminal, itu memang seharusnya. Kalau mencari-cari kesalahan itu yang harus dihentikan," tegas Jimly di samping Wapres JK.

Ia melanjutkan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, para petugas harus mencari orang yang jahat.

"Jangan cari orang salah. Kalau cari-cari kesalahan kita semua punya kesalahan. Jenis kedua ini yang harus distop oleh siapapun, baik KPK maupun polisi," terang dia.

Selain itu, lanjut Jimly, dalam tukar pikiran dengan JK ada kesamaan pendapat bahwa sedang terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan pemerintahan sepakat bahwa kita harus hentikan (pelemahan) agar KPK kuat sebagai institusi Dua hal inilah yang sangat positif dari pertemuan ini," ungkap Jimly. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya