Berita

Jimly Asshiddiqie/net

Hukum

Tim 9: Proses Hukum Terhadap Orang yang Berbuat Kriminal Bukan Kriminalisasi

SELASA, 10 MARET 2015 | 17:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lima orang anggota Tim Independen (Tim 9) yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Imam Prasodjo, Ahmad Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie dan Bambang Widodo Umar, bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama sekitar 1,5 jam.

Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqie, menyatakan, salah satu isi pertemuan dengan JK menyamakan persepsi soal apa yang dimaksud kriminalisasi.

"Selama ini ada kesan seolah ada perbedaan antara presiden dan wakil presiden. Kami simpulkan sebenarnya tidak ada perbedaan," terang Jimly di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).


Menurut dia, proses hukum terhadap orang yang telah berbuat kriminal tidak pantas disebut kriminalisasi.

"Kalau proses terhadap orang yang sudah berbuat kriminal, itu memang seharusnya. Kalau mencari-cari kesalahan itu yang harus dihentikan," tegas Jimly di samping Wapres JK.

Ia melanjutkan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, para petugas harus mencari orang yang jahat.

"Jangan cari orang salah. Kalau cari-cari kesalahan kita semua punya kesalahan. Jenis kedua ini yang harus distop oleh siapapun, baik KPK maupun polisi," terang dia.

Selain itu, lanjut Jimly, dalam tukar pikiran dengan JK ada kesamaan pendapat bahwa sedang terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan pemerintahan sepakat bahwa kita harus hentikan (pelemahan) agar KPK kuat sebagai institusi Dua hal inilah yang sangat positif dari pertemuan ini," ungkap Jimly. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya