Berita

ilustrasi/net

Kedai Kopi: Rakyat Mulai Ragukan Jokowi-JK

SENIN, 09 MARET 2015 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jajak pendapat terbaru kembali menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang terpuruk terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Hal ini terkuak dari survei periode 5-8 Maret 2015 yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi). Polling ini diwadahi situs www.uneg2politik.com.

Polling digelar dengan pertanyaan tunggal "Apakah anda yakin pemerintahan Jokowi-JK akan mampu menyelesaikan masalah hukum, korupsi, ekonomi dan kesejahteraan rakyat 5 tahun ke depan?".


Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina yang menjadi juru bicara Kedai Kopi, Hendri Satrio, menjelaskan bahwa responden adalah pengunjung web www.uneg2politik.com tanpa preferensi politik pada pemilu 2014.

Tercatat 462 netizen berpartisipasi dalam polling ini. Sebanyak 254 responden (54,98 persen) memilih tidak yakin dan hanya 208 (45,02 persen) yang yakin kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Sepertinya netizen terpengaruh beberapa fenomena politik belakangan ini. Yaitu, penyelesaian konflik KPK-Polri, fenomena kejahatan begal motor, kecaman dunia internasional terhadap hukuman mati, harga beras yang tinggi dan melemahnya rupiah. Kedai Kopi pun menengarai keraguan netizen disebabkan ketidaktegasan dan lamanya pengambilan keputusan Jokowi dalam perselisihan KPK-Polri. Padahal, kebijakan Jokowi mendapat respons positif dari sisi ekonomi.

Masalah korupsi jadi perhatian utama karena tanpa keberhasilan pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK akan terus mendapat nilai minus. Independensi Jokowi dari elite partai pengusung juga sempat mengemuka termasuk kenaikan harga sembako yang melambung tinggi sebagai faktor yang membuat responden ragu.

"Hasil polling ini harus segera disikapi oleh pemerintahan Jokowi-JK mengingat saat ini baru 5 bulan pemerintah bekerja. Bila mengacu pada hasil Pilpres 2014 lalu, tentu hasil polling ini menjadi alarm awal," ujar Hendri lagi.

Baca juga: LSI: 53,71 Persen Publik Tidak Puas Kinerja Jokowi-JK [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya