Berita

ilustrasi/net

Kedai Kopi: Rakyat Mulai Ragukan Jokowi-JK

SENIN, 09 MARET 2015 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jajak pendapat terbaru kembali menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang terpuruk terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Hal ini terkuak dari survei periode 5-8 Maret 2015 yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi). Polling ini diwadahi situs www.uneg2politik.com.

Polling digelar dengan pertanyaan tunggal "Apakah anda yakin pemerintahan Jokowi-JK akan mampu menyelesaikan masalah hukum, korupsi, ekonomi dan kesejahteraan rakyat 5 tahun ke depan?".


Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina yang menjadi juru bicara Kedai Kopi, Hendri Satrio, menjelaskan bahwa responden adalah pengunjung web www.uneg2politik.com tanpa preferensi politik pada pemilu 2014.

Tercatat 462 netizen berpartisipasi dalam polling ini. Sebanyak 254 responden (54,98 persen) memilih tidak yakin dan hanya 208 (45,02 persen) yang yakin kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Sepertinya netizen terpengaruh beberapa fenomena politik belakangan ini. Yaitu, penyelesaian konflik KPK-Polri, fenomena kejahatan begal motor, kecaman dunia internasional terhadap hukuman mati, harga beras yang tinggi dan melemahnya rupiah. Kedai Kopi pun menengarai keraguan netizen disebabkan ketidaktegasan dan lamanya pengambilan keputusan Jokowi dalam perselisihan KPK-Polri. Padahal, kebijakan Jokowi mendapat respons positif dari sisi ekonomi.

Masalah korupsi jadi perhatian utama karena tanpa keberhasilan pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK akan terus mendapat nilai minus. Independensi Jokowi dari elite partai pengusung juga sempat mengemuka termasuk kenaikan harga sembako yang melambung tinggi sebagai faktor yang membuat responden ragu.

"Hasil polling ini harus segera disikapi oleh pemerintahan Jokowi-JK mengingat saat ini baru 5 bulan pemerintah bekerja. Bila mengacu pada hasil Pilpres 2014 lalu, tentu hasil polling ini menjadi alarm awal," ujar Hendri lagi.

Baca juga: LSI: 53,71 Persen Publik Tidak Puas Kinerja Jokowi-JK [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya