Berita

ilustrasi/net

Kedai Kopi: Rakyat Mulai Ragukan Jokowi-JK

SENIN, 09 MARET 2015 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jajak pendapat terbaru kembali menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang terpuruk terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Hal ini terkuak dari survei periode 5-8 Maret 2015 yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi). Polling ini diwadahi situs www.uneg2politik.com.

Polling digelar dengan pertanyaan tunggal "Apakah anda yakin pemerintahan Jokowi-JK akan mampu menyelesaikan masalah hukum, korupsi, ekonomi dan kesejahteraan rakyat 5 tahun ke depan?".


Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina yang menjadi juru bicara Kedai Kopi, Hendri Satrio, menjelaskan bahwa responden adalah pengunjung web www.uneg2politik.com tanpa preferensi politik pada pemilu 2014.

Tercatat 462 netizen berpartisipasi dalam polling ini. Sebanyak 254 responden (54,98 persen) memilih tidak yakin dan hanya 208 (45,02 persen) yang yakin kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Sepertinya netizen terpengaruh beberapa fenomena politik belakangan ini. Yaitu, penyelesaian konflik KPK-Polri, fenomena kejahatan begal motor, kecaman dunia internasional terhadap hukuman mati, harga beras yang tinggi dan melemahnya rupiah. Kedai Kopi pun menengarai keraguan netizen disebabkan ketidaktegasan dan lamanya pengambilan keputusan Jokowi dalam perselisihan KPK-Polri. Padahal, kebijakan Jokowi mendapat respons positif dari sisi ekonomi.

Masalah korupsi jadi perhatian utama karena tanpa keberhasilan pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK akan terus mendapat nilai minus. Independensi Jokowi dari elite partai pengusung juga sempat mengemuka termasuk kenaikan harga sembako yang melambung tinggi sebagai faktor yang membuat responden ragu.

"Hasil polling ini harus segera disikapi oleh pemerintahan Jokowi-JK mengingat saat ini baru 5 bulan pemerintah bekerja. Bila mengacu pada hasil Pilpres 2014 lalu, tentu hasil polling ini menjadi alarm awal," ujar Hendri lagi.

Baca juga: LSI: 53,71 Persen Publik Tidak Puas Kinerja Jokowi-JK [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya