Kemenangan Hukum Oligarkis

TANGGAL 2 Maret 2015, hanya sehari setelah Pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM, elpiji, dan tiket KA, termasuk menghapuskan program raskin; KPK juga mereka mengkerdilkan dengan melimpahkan penanganan kasus Komjenpol BG ke Kejaksaan. Dan kekalahan KPK yang kesekian kalinya, yang diakui juga oleh Plt KPK TR, pagi ini (3/3) mulai akan diprotes oleh para pegawai KPK sendiri dengan petisi.

Masyarakat kita, belum sampai turun ke jalan memang, namun sudah mulai menunjukkan kebarbaran menyikapi segala macam ketidak adilan: pembakaran begal dan jambret. Masyarakat Indonesia yang dikenal santun dan beradab, menjadi buas dan barbar- kondisi ekonomi yang memburuk berpadu dengan terkoyaknya rasa keadilan mereka. sementara Presiden Jokowi melarikan diri dari hiruk pikuk politik Ibukota, memilih menekuni perburungan dalam keasrian Hutan di Kota Hujan, Buitenzorg.

Memberantas korupsi di kalangan penegak hukum adalah tugas KPK. Jika akhirnya kasus yang melibatkan penegak hukum dilimpahkan kembali ke penegak hukum (kejaksaan), itu sama artinya dengan "jeruk makan jeruk". Maka wajar bila yang akan terjadi adalah pemberian SP3 untuk Kasus BG, sehingga Sang Jenderal dapat meraih pos-pos strategis di pemerintahan Jokowi sebagai konsesi atas jasa dan keintimannya dengan ketua umum parpol penguasa.

Dan pihak-pihak yang selama ini menyiarkan kelemahan rekam jejak lulusan terbaik Akpol 1983 ini, seperti Tempo, harus menanggung masalah hukum. Setelah sebelumnya mantan Ketua PPATK Yunus Husein, yang disebabkan komentarnya (terkait BG) di media sosialnya harus berurusan dengan aparat hukum.

Saat hukum dikangkangi oleh oligarki, saat parlemen terbeli, dapat dipastikan pemerintahnya tidak pro wong cilik. Setidaknya terlihat dari persetujuan Wapres JK, orang yang sama yang menjadi advokat dari berbagai kebijakan pencabutan subsidi, pada keputusan pelimpahan kasus BG ke dari KPK ke penegak hukum. Walaupun kabarnya Jokowi masih belum mau berkomentar tentangnya (setidaknya saat tulisan ini dibuat).

Tapi bagaimanapun Jokowi juga punya andil besar dalam pelemahan KPK dengan menyusupkan 2 orang "bermasalah", TR dan ISA, sebagai pimpinan barunya jika kelak hingga masa pergantian komisioner KPK akhir 2015 tak satupun kasus besar (yang menyeret pimpinan-pimpinan oligarki) terungkap.

Rakyat, sebagian besar hanya menonton atau membaca berita pelemahan KPK, sebagian kecilnya malah sangat aktif hingga hadir ke acara yang berhubungan dengan penguatan KPK. Berbagai kepanitiaan aktivis di seputarnya, seperti Sapu Koruptor (yang beranggotakan LSM dan Ormas), masih terus bergerak masuk ke kampus dan kampung untuk menggalang dukungan pemberantasan korupsi. Mereka mencoba mencari keadilan dari hukum yang berpihak pada segelintir elit oligarkis.***

Penulis adalah peneliti Lembaga Studi Perjuangan