Sekelompok ekonom konservatif dan bankir sepakat menghapus program beras untuk rakyat miskin dan menggantinya dengan kartu Bank di ujung pemerintahan presiden yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Demikian dikatakan pakar ekonomi, Rizal Ramli, kepada wartawan. Sayangnya ide itu disambut Presiden Joko Widodo. Padahal, menurut Rizal, ide tersebut hanya kelihatan bagus di atas kertas. Sebetulnya, ide itu "keblinger" atau salah arah.
"Raskin sangat bermanfaat untuk 15,5 juta keluarga sangat miskin," tegas penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa ini.
Memang tak banyak orang tahu, cikal bakal program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang akan dihapus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditanam oleh Rizal semasa menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).
Raskin sangat efektif karena dibagikan langsung oleh kepala-kepala Dukuh kepada keluarga miskin dan jompo. Memang diakuinya, Raskin dimanipulasi di beberapa kota. Tetapi, kelemahan di kota-kota besar tersebut yang harus diperbaiki, bukan malah menghapus program Raskin. (Baca juga:
Rizal Ramli: Perbaiki Tata Kelola Raskin, Bukan Hapus Programnya)
"Penghapusan Raskin adalah keblinger karena 15,5 juta keluarga miskin tidak memiliki daya beli membeli beras pada harga pasar. Akan membuat keluarga miskin betul-betul diabaikan dan dibiarkan lapar. Kejam," tegasnya.
Dia mengungkapkan, sistem distribusi beras Operasi Pasar (OP) Bulog ke Pasar Induk Cipinang dilakukan tertutup. Sementara kelompok pedagang OP dengan sengaja menaikkan harga beras OP Rp 500/minggu selama 8 minggu. Dalam 8 minggu, harga beras OP naik dari Rp 7.000/kg jadi Rp 10.500-11.000/kg.
"Pejabat dan menteri Jokowi 'tidak sadar', 'telmi' walau beras sudah naik lebih dari 30 persen. Baru heboh setelah ramai di media," katanya.
Diungkapkannya juga bahwa sistem monitoring dan
surveilance (pengawasan) harga beras dan kebutuhan pokok di Bulog, Departemen Perdagangan dan Menko Perekonomian tidak berjalan. Ternyata, media massa lebih awas.
"Ketika kami Kepala Bulog, harga beras di beberapa kota dimonitor bagaikan saham. Kalau naik di atas Rp 50 per hari, warna kuning. Naik Rp 100 per hari warna merah. Langsung dianalisa dan ambil tindakan," ungkapnya.
Jadi, tegas Rizal lagi, solusi yang jelas adalah pemerintahan Jokowi-JK coba-coba menghapus Raskin. Ide mengganti Raskin dengan kartu bank disebutnya kekanak-kanakan (
infantile).
"Tindak tegas kartel beras OP di Cipinang dan pemain di Bulog. Banjiri pasar dengan OP sehingga harga kembali normal," seru Rizal
Selain itu Rizal menyebut usul membuat lembaga pangan di atas Bulog sebagai ide konyol, karena menambah mata rantai keputusan dan hanya menghambur-hamburkan uang negara.
"Karena banyak fungsi publik, sosial dan peran dalam stabilisasi harga, Bulog harus dikembalikan di bawah Menko Ekuin, bukan BUMN yang sifatnya komersial," saran Rizal.
[ald]
