Baru empat bulan yang lalu publik Indonesia dan internasional melihat bagaimana sosok Joko Widodo (Jokowi) diarak dan disambut oleh ratusan ribu pendukungnya ke istana negara usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Namun kini, tak sedikit dari para pendukungnya itu yang menelan kekecewaan atas kepemimpinan Jokowi.
Bukan tanpa alasan, kekecewaan para pendukung Jokowi itu utamanya dipicu oleh cara Jokowi menangani upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh institusi Polri dan elit politik.
Seorang dosen jurusan politik dan pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Amalinda Savirani dalam artikelnya yang dipublikasikan di The Conversation beberapa waktu lalu menjabarkan soal keterkaitan antara skandal KPK vs Polri dengan basis pendukung Jokowi.
Menurutnya, kemenangan Jokowi dalam pemilu 2014 lalu berhasil membuktikan kekuatan rakyat dalam menentang oligarki. Pasalnya, pasca Soeharto lengser dari kursi nomor 1 di Indonesia, Indonesia didominasi oleh oligarki yang terdiri dari elit politik yang tehubung ke rezim Orde Baru Soeharto. Para elit itu tersebar di semua sektor, termasuk partai politik, parlemen, dan juga kalangan pebisnis.
Namun Jokowi berhasil duduk di kursi presiden dengan dukungan dari kelompok-kelompok sipil yang menamakan diri "relawan Jokowi". Kelompok ini berasal dari berbagai unsur masyarakat, bukan hanya dari kalangan elit.
Amalinda menjabarkan, secara sosiologis dan politis, setidaknya ada tiga unsur masyarakat yang terlibat dalam relawan Jokowi. Meski sebagian besar di antaranya berbasis di Jakarta, namun bukan berarti relawan di daerah tidak punya unsur yang sama.
Unsur pertama adalah mantan aktivis yang terlibat dalam gerakan pro demokrasi tahun 1998 untuk menggulingkan Soeharto. Unsur kedua adalah aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah mulai dari gerakan anti-korupsi hingga kelompok petani dan masyarakata adat. Sedangkan unsur ketiga adalah seniman dan orang-orang di sektor kreatif.
Amalinda lebih lanjut menjabarkan, unsur mantan aktivis pro demokrasi 1998 dan LSM memiliki agenda politik tertentu dalam memberikan dukungan kepada Jokowi. Mereka ingin membebaskan Indonesia dari dominasi militer dan memastikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ditegakkan dengan baik di Indonesia. Dengan pengalaman panjang dalam gerakan demokrasi, mereka umumnya menjadi penyelenggara utama relawan. Mereka pun masuk ke banyak kelompok sosial untuk membuat gelombang gerakan yang lebih masif.
Sementara itu, seniman dan orang-orang kreatif kendati kurang pengalaman politik, namun mampu menjadi magnet gerakan relawan. Popularitas mereka terutama di media sosial efektif menarik lebih banyak pendukung dan pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menggunakan sejumlah instrumen seperti musik, meme, kartun, atau hal kreatif lainnya untuk mengkampanyekan Jokowi di media.
Tapi tidak seperti kelompok pertama dan kedua, para seniman ini tidak memiliki agenda politik tertentu. Mereka ingin Indonesia menjadi lebih baik, tapi tidak memiliki imajinasi konkret soal seperti apa Indonesia yang lebih baik.
Euforia dukungan relawan Jokowi itu agaknya mulai merosot, terutama ketika melihat cara Jokowi menangani kasus KPK dan Polri. Kasus itu bermula dari penetapan status tersangka calon Kapolri pilihan Jokowi, Budi gunawan oleh KPK Januari lalu. Hal itu disusul dengan penetapan tersangka dua komisioner KPK oleh Polri.
Menyusul kisruh tersebut, Jokowi pun kemudian membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan menunjuk calon Kapolri baru, yakni Badrodin Haiti. Jokowi pun menonaktifkan dua komisioner KPK dan menunjuk tiga komisioner baru.
Namun Amalinda membeberkan bahwa langkah Jokowi itu dinilai terlambat dan dikompromikan. Hal itu dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah mengabulkan gugatan Budi Gunawan dalam sidang pra-peradilan. Putusan ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Selain itu, publik juga menyoroti penunjukkan Taufiqurachman Ruki sebagai salah satu komisioner KPK. Pasalnya, Ruki yang pernah menduduki kursi jabatan ketua KPK dinilai tidak pernah mengatasi korupsi di lembaga kepolisian.
Akan tetapi, Amalinda menjelaskan bahwa di samping kekecewaan publik dan relawannya, setidaknya masih ada tiga alasan mengapa Jokowi tidak akan kehilangan basis pendukungnya saat ini.
Pertama, para pendukung Jokowi terfragmentasi dalam merespon kasus KPK Vs Polri. Mantan aktivis dan LSM umumnya mendukung KPK. Mereka vokal dalam menunjukkan dukungan mereka melalui kampanye "Save KPK". Namun unsur relawan Jokowi yang ketiga yakni seniman dan orang-orang di sektor kreatif cenderung lebih ragu bersikap dan memilih untuk menunggu apa yang akan Jokowi lakukan. Mereka menilai terlalu dini menilai Jokowi sebelum melihat tindakan nyatanya.
Kata Amalinda, salah satu alasan fragmentasi ini terjadi adalah karena cara aktivis dan LSM membingkai isu. Hal itu membuat sejumlah seniman dan pekerja kreatif menilai gerakan aktivis dan LSM yang mendukung KPK mirip dengan gerakan anti Jokowi.
Alasan kedua, sambungnya, adalah karena tidak semua masyarakat pendukung Jokowi yang benar-benar memantau dan memperhatikan secara rinci masalah politik Jokowi setiap hari. Sebagian masyarakat cenderung hanya tahu masalah yang ada di bagian permukaan. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan pribadinya. Hanya sebagian kalangan masyarakat yang benar-benar mencermati perkembangan isu secara mendalam.
Alasan terakhir adalah karena sebagian pendukung Jokowi yakin bahwa Jokowi haruslah diberi waktu untuk mempertimbangkan dengan baik, karena pengangkatan Budi Gunawan terkait dengan jaring kekuasaan oligarki Indonesia yang mengelilingi Jokowi. Kelompok ini percaya masyarakat harus bersabar dalam menghadapi warisan puluhan tahun korupsi.
Kendati tidak membuat Jokowi kehilangan terlalu banyak dukungan, namun kasus KPK vs Polri memicu kembali potensi apatisme publik. Pasalnya, pemilu 2014 sempat secara umum dinilai sebagai momen perubahan politik yang mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat. Pemilu 2014 juga menjadi momen di mana sebagian masyarakat yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan. Namun kasus KPK vs Polri kemarin agaknya menjadi titik balik di mana sebagian masyarakat berpikir ulang soal hal tersebut.
[mel]
