Seharusnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu mengharapkan dukungan permodalan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Hingga kini, belum tampak kajian akademis yang menyatakan bahwa pemberian penyertaan modal negara (PMN) berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Executive Director & CEO IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani mengatakan, BUMN sejatinya bagai sebuah perusahaan swasta yang harus dikelola profesional, sehingga tidak harus mengandalkan anggaran negara untuk mendongkrak kinerja bisnis.
"Kebutuhan pendanaan BUMN bisa dipenuhi dengan banyak cara, seperti penerbitan obligasi, go public, joint venture, right issue, dan lain-lain. Itu lebih cocok buat BUMN ketimbang mengharapkan tambahan dana PMN," ujarnya di Kampus IPMI, Kalibata, Jakarta, Sabtu (21/2).
Dalam rilisnya, Jimmy yang juga mantan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) menyebut BUMN di China dan Singapura berhasil mengkapitalisasi modal domestik dengan cara mengaktifkan partisipasi publik, selain dari bantuan pemerintah. Termasuk melakukan kerja sama dengan asing yang berguna untuk meningkatkan kemampuan perseroan dan mendapatkan transfer teknologi.
"Tidak heran bila BUMN-BUMN tersebut berdaya saing tinggi dan mampu berkompetisi di tingkat global jika direksinya bagus, bahkan tanpa mengandalkan PMN dari pemerintah. Apalagi saat ini belum ada kajian tentang dampak langsung PMN kepada rakyat. Jangan-jangan dampak PMN hanya untuk BUMN," jelasnya.
Lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengimplementasikan peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan produktivitas bangsa, apabila negara memiliki ruang fiskal yang cukup besar. Hal tersebut lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian rakyat.
Pemerintah juga harus mendorong produk dan jasa domestik mampu bersaing dengan asing sehingga dapat mempertahankan pangsa pasar dalam negeri, bahkan meraih pasar ekspor.
"Pak Jokowi jangan hanya membicarakan revolusi mental saja, tapi juga perlu revolusi
skill atau kemampuan SDM menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Sebab, kalau mentalnya bagus tapi keahlian SDM minim, daya saing negara kita akan kalah dengan bangsa lain dan kita akan kehilangan kesempatan yang baik," pungkasnya.
[ald]
