Berita

ilustrasi/net

Global

Thailand Larang Komersialisasi Ibu Pengganti Bagi Orang Asing

JUMAT, 20 FEBRUARI 2015 | 16:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Thailand meluncurkan aturan yang melarang orang asing untuk membayar wanita Thailand sebagai pasangan pengganti atau dikenal dengan sebutan surrogacy. Aturan itu juga melarang penggunaan agen atau promosi apapun mengenai wanita yang bersedia menjadi pasangan atau ibu pengganti.

Aturan itu dibuat setelah ditemukannya sejumlah kasus besar pada tahun lalu. Kasus pertama terjadi ketika ditemukan adanya wanita Thailand yang ditinggal oleh pria Australia setelah melahirkan. Wanita itu melahirkan dua orang anak kembar. Satu diantaranya mengidap keterbelakangan mental atau down syndrome. Namun sang pria Australia membawa pergi anak yang normal dan meninggalkan wanita Thailand serta anaknya yang keterbelakangan mental itu.

Selain itu ditemukan juga kasus di mana seorang pria Jepang telah menjadi ayah kandung dari belasan anak di Thailand.


Perlu diketahui, surrogacy komersial dilarang oleh badan kedokteran Thailand pada tahun 1997 lalu. Namun pada praktiknya, hal semacam itu masih terjadi dan semakin booming serta menarik minat warga asing.

Menurut keterangan seorang anggota parlemen Thailand, Wanlop Tangkananurak, aturan tersebut sebenarnya telah masuk pembahasan parlemen sejak November tahun lalu. Aturan itu sendiri dibuat dengan tujuan untuk mencegah Thailand menjadi "rahim dunia".

Di dalam aturan disebutkan bahwa para pelanggarnya akan dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Namun demikian, seperti dimuat BBC (Jumat, 20/2), tidak semua praktik surrogacy dilarang. Pasangan dengan setidaknya satu pasangan Thailand akan diizinkan untuk menggunakan ibu pengganti dan mereka tidak membayar untuk layanan ini. Selain itu, ibu pengganti haruslah telah berusia di atas 25 tahun. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya