Berita

foto:net

Politik

Pembatalan Draf Hasil Pleno Kongres PAN, Tanda-tanda Kepanikan Kubu Hatta

KAMIS, 19 FEBRUARI 2015 | 19:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Draft hasil pleno kongres PAN yang dibatalkan dalam rapat harian DPP PAN beberapa waktu lalu menuai kritik dari sejumlah kader partai matahari terbit tersebut. Pembatalan itu disebut sebagai tindakan yang tidak terpuji karena draf sudah disepakati dalam rapat pleno steering committee (SC).

Begitu kata mantan Sekretaris Jenderal DPP Barisan Muda PAN Muhammad Windiarto Kardono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Kamis, 19/2).

Dia menyebut pembatalan draft hasil pleno tersebut sebagai tanda-tanda kepanikan kubu Hatta Rajasa jelang pelaksanaan Kongres PAN ke-IV di Bali akhir Februari. Padahal, yang memiliki kewenangan untuk menyusun draft tersebut adalah rapat pleno SC, yang pembahasan sebelumnya telah melalui rapat harian DPP.


"Karena itu, kami mempertanyakan hak dan kewenangan rapat harian DPP yang secara sepihak berani membatalkan draft kongres yang sudah dibahas oleh SC, yang seharusnya adalah hak dan kewenangan peserta kongres untuk membahas draft kongres hasil pleno SC tersebut, dan bukan rapat harian DPP," ujarnya.

Dia menambahkan, cara-cara sepihak yang dilakukan DPP, yang memang didominasi kubu Hatta sebagai petahana, menunjukkan kepanikan dan kelemahan nalar prosedur organisasi. Terlebih poin penting yang ditolak adalah keberadaan komisi dalam rapat-rapat kongres yang membahas tentang LPJ ketum sebagai pemegang mandat kongres dalam periode kepemimpinannya.

Sementara di satu sisi, kader-kader PAN banyak yang mempertanyakan kepemimpinan lima tahun terakhir Hatta Rajasa yang mengalami stagnasi di sendi-sendi utama organisasi dan kaderisasi partai.

"Melihat kenyataan ini, dapat kita simpulkan bahwa rapat harian DPP tersebut telah memberikan pelajaran buruk bagi semua kader. DPP PAN telah menjalankan norma dan kaidah organisasi dengan tidak sebagaimana mestinya," tandasnya. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya