Menteri Luar Negeri Libya Mohammed al-Dairi/net
Menteri Luar Negeri Libya Mohammed al-Dairi meminta PBB untuk mengakhiri embargo penjualan senjata kepada pemerintah yang diakui secara internasional demi membantu tentara Libya melawan kelompok militan ISIS.
Di hadapan Dewan Keamanan PBB di New York pada Rabu (18/2), ia menyebut bahwa PBB juga memikul tanggung jawab hukum untuk membantu dan membangun kembali tentara Libya.
"Libya membutuhkan sikap tegas dari masyarakat internasional untuk membantu kami membangun kapasitas tentara nasional kita dan ini akan dimulai dari pencabutan embargo senjata sehingga tentara kita dapat menerima perlengkapan dan senjata sehingga untuk menangani terorisme merajalela ini," sebut Dairi.
"Jika kita gagal untuk memiliki senjata, maka tangan ekstirimis yantg akan bermain," sambungnya seperti dimuat
Al Jazeera.
Perlu diketahui, PBB telah memberlakukan embargo senjata terhadap Libya pada sejak tahun 2011 lalu. Embargo diberlakukan untuk melindungi warga sipil dari pemimpin lama Moammar Gaddafi dan pasukan bersenjatanya.
Pemerintah Libya sendiri telahdiijinkan untuk mengimpor senjata dan perlengkapan terkait dengan persetujuan komite Dewan Keamanan yang mengawasi embargo.
Permintaan yang diutarakan Dairi itu bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan menyusul aksi ISIS baru-baru ini yang merilis sebuah video eksekusi massal terhadap 21 warga Mesir. Eksekusi itu bukan lagi dilakukan di Suriah ataupun Irak yang menjadi basis pertahanan mereka, tapi di Libya.
Mesir yang geram dengan aksi itu segera melancarkan serangan udara ke Libya awal pekan ini. Tujuannya adalah melumpuhkan ISIS.
Namun demikian, Dairi menyebut bahwa Libya sendiri saat ini memerlukan dukungan untuk memerangi terorisme dan menyerukan agar tidak ada intervensi asing.
"Situasi di negara saya mengancam negara-negara tetangga di Afrika dan Eropa," tambahnya.
Libya sendiri saat ini diketahui merupakan negara yang belum sepenuhnya stabil, terutama pasca lengsernya Gaggafi dari tampuk kekuasaan 2011 lalu. Libya saat ini masih diliputi oleh konflik, terutama antar sesama kelompok militan yang berupaya mencari pengaruh. Karena itu tak heran bila Libya masih dibanjiri oleh senjata-senjata ilegal yang digunakan oleh kelompok militan. Tiga kota utama di Libya yang banyak beredar senjata adalah Tripoli, Benghazi dan Misrata.
Menanggapi permintaan Libya, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry melontarkan dukungannya Ia mengatakan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu Libya menghadapi krisis.
Shoukry meminta PBB untuk mengangkat embargo agar pemerintah Libya bisa mendapatkan senjata dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan entitas non-pemerintah, seperti milisi.
[mel]
