Berita

Hukum

KPK Didesak Segera Bentuk Komite Etik Samad Cs

SELASA, 17 FEBRUARI 2015 | 22:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pengawas internal KPK seharusnya bisa bereaksi cepat untuk menyelamatkan lembaga KPK. Fakta-fakta yang terus bergulir dan berkembang terkait dengan pimpinan KPK harus segera diklarifikasi dan dibersihkan.

Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Fadli Nasution, mengatakan, komite etik KPK perlu segera dibentuk untuk menyelesaikan masalah etika dan moral yang menyangkut pimpinan KPK, seperti Ketua KPK Abraham Samad dan wakilnya Bambang Widjojanto yang sudah ditetapkan jadi tersangka oleh Polri.

Jelas Fadli, tidak elok Samad dan Bambang sendiri yang berbicara ke publik untuk mengklarifikasi seluruh tudingan kepada mereka, malah publik semakin tidak percaya kepada mereka. Termasuk pimpinan lain, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja yang juga kasusnya sudah ditangani Polri.


"Harus ada pihak ketiga yaitu Komite Etik KPK yang menyelesaikannya supaya menjadi jelas dan terang benderang," ungkap kepada redaksi, Selasa (17/2).

Fadli menambahkan, semua anak bangsa punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan KPK secara kelembagaan, bukan hanya urusan kepentingan pimpinannya saja.

"Pimpinan KPK boleh berganti, tapi lembaga ini jangan sampai bubar," tandasnya. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya