Berita

ilustrasi/net

Dunia

Danai Pelatihan Militer di Myanmar, Inggris Soroti Dugaan Pelanggaran HAM

SELASA, 17 FEBRUARI 2015 | 12:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Inggris menghabiskan dana sekitar 140 ribu pound sterling dari pemasukan pajak negara untuk menggelar pelatihan tentara di Myanmar.

Menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, ada 60 perwira militer Myanmar yang mengambil bagian dalam kursus pelatihan yang dipimpin oleh pemerintah Inggris pada tahun 2014 lalu itu.

Penggunaan dana itu memicu kritik terutama dari sejumlah parlemen Inggris yang menyebut bahwa hal itu merupakan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Myanmar. Kritik itu muncul bukan tanpa alasan. Menurut laporan gugus tugas PBB tentang pengawasan dan pelaporan, sepanjang tahun 2013 hingga 2014, ada sekitar 126 anak-anak yang diduga direkrut untuk bergabung dengan tentara negara.


Selain itu, laporan lain menyebutkan ada lebih dari 100 kasus pemerkosaan pada periode yang sama yang digunakan oleh sejumlah tentara Myanmar sebagai senjata perang. Bahkan, ada juga tuduhan bahwa tentara Myanmar telah mengancam wartawan yang mencoba menyelidi catatan HAM di negara tersebut.

Myamnar sendiri diketahui telah berulang kali mendapatkan kritik dari badan-badan HAM dunia karena dinilai gagal melindungi Muslim Rohingya.

"Tentara Myanmar melakukan tindakan yang saya sebut sebagai kejahatan perang dengan menggunakan pemerkosaan sebagai senjata. Mereka harus melindungi warga negara mereka sendiri, tidak memperkosa dan membunuh mereka," kata salah seorang anggota parlemen dari Partai Buruh Valerie Vaz seperti dimuat Press TV (Senin, 16/2).

"Ini adalah masalah serius yang menjadi perhatian bahwa uang pemerintah Inggris mungkin bisa menjadikan sebuah organisasi yang melakukan tindak kejahatan yang mengerikan," tandasnya. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya