Program Hapus PBB Masyarakat Tak Mampu Sejalan dengan UUD 1945

Wacana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan untuk menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rakyat yang tidak mampu mendapat banyak dukungan dari sejumlah kalangan, di antaranya dari Ketua Ormas Mathlaul Anwar Kabupaten Bandung, Agus Yasmin.

"Bahwa kehadiran Negara dalam membantu masyarakat yang kurang mampu di bidang pertanahan, dengan menghapus PBB adalah merupakan sebuah kemajuan yg sangat berarti," ujar Agus Yasmin kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini, (Selasa, 16/2).

Menurut Agus Yasmin, bila masyarakat yang tidak mampu harus dipaksa membayar pajak kepada Negara tentu akan menjadi beban tersendiri, karena untuk kehidupan keseharian saja mereka sudah mengalami kesulitan.

"Jadi program penghapusan PBB bagi masyarakat yang tidak mampu adalah keberpihakan yang sejalan dengan UUD 1945," tegas Ketua Ormas Mathlaul Anwar Kabupaten Bandung, Agus Yasmin.

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa penghapusan PBB yang diwacanakannya tidak berlaku untuk semua kalangan. Pemilik lahan dan bangunan komersial seperti restoran, hotel, kios, hingga kontrakan masih diwajibkan membayar PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan, menurut Menteri Agraria, nantinya akan dipisahkan menjadi dua, yakni pajak bumi dan pajak bangunan. Pemisahan dilakukan sebagai upaya penyederhanaan. Pajak bumi akan dikenakan hanya satu kali yaitu saat sebidang tanah atau lahan menjadi hak milik seseorang. Ada pun pajak bangunan akan dikenakan setiap tahunnya hanya untuk bangunan komersial seperti kontrakan, kos-kosan, ruko serta restoran.

"Kebun atau lahan usaha lainnya aturannya menyusul. Tapi kami fokus agar rumah pribadi dan bangunan sosial tidak dikenakan pajak. Dalam perspektif kami, ini bisa mengurangi kapitalisasi nilai tanah dan bangunan," ujar Ferry.[wid]