Ada yang aneh pada besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 64,8 triliun, dalam APBN Perubahan 2015 yang diketok dalam rapat paripurna tiga hari lalu. Pasalnya, nilai PMN tersebut terlalu besar untuk disuntikan sebagai modal bagi BUMN.
Begitu sebagaimana diutarakan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat berbincang dengan wartawan dalam perjalanan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuju Jakarta. Ia menilai PMN BUMN ini berpotensi menimbulkan skandal baru.
"Saya khawatir ini jadi skandal. Saya kaget. Aneh. Hati-hati terjadi skandal," ujarnya (Senin, 16/2).
Penyertaan modal tersebut, lanjut Zulkifli, melonjak terlalu tinggi, mengingat pola kenaikan PMN tiap tahun tidak terlalu tinggi. Ia kemudian membanding dengan PMN untuk BUMN pada 2010 yang hanya Rp 6 triliun, kemudian 2011 naik menjadi Rp 9,3 triliun, lalu turun di 2012 Rp 8,5 triliun. Bahkan pada 2013 turun lagi menjadi Rp 4 triliun.
Pada 2014, PMN sebesar Rp 5,3 triliun. Tapi kemudian dalam APBN Perubahan diajukan PMN senilai Rp 84,8 triliun dan yang disetujui sebesar Rp 64,8 triliun.
"Masa tiba-tiba sekarang melonjak. Kenapa PMN untuk BUMN yang naik begitu dahsyat luar biasa. Rata-rata Rp 5 triliun, tiba-tiba awal pemerintahan baru, PMN melonjak. Ini saya khawatir menjadi skandal. Tolong semua pihak perhatikan. Tiba-tiba meroket. Nggak ada angin nggak ada hujan," tandas Zulkifli.
Lebih lanjut Zulhas, begitu ia disapa, menyayangkan disorientasi pemerintah yang semula memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) beralasan anggarannya akan dialokasikan untuk program swasembada pangan dan pertanian, namun fakta yang terjadi justru penyertaan modal ke BUMN yang ditingkatkan hingga jumlahnya fantastis.
"Saya menyoroti kenapa seperti itu terjadi. Kenapa tidak sesuai janji pemerintah mengurangi kemiskinan. Swasembada pangan. Kenapa tidak itu yang digelontorkan dana besar-besaran. Harusnya itu," kata dia.
"Aneh kan. 1000 persen naiknya. Anggaran PMN itu harusnya naiknya sedikit-sedikit. Tapi ini melonjak. Itukan anggaran kenaikan BBM. Harusnya dikembalikan ke yang miskin. Masa anggaran kenaikan BBM dikasih ke BUMN. Kan nggak match. Nggak make sense," tandas calon ketua umum PAN tersebut.
[ysa]
