Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy dinilai membabi buta dalam memegang SK Menkumhan tanggal 28 Oktober 2014. SK tersebut diketahui mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP PPP dengan Ketum Romahurmuziy berdasarkan Hasil Muktamar PPP di Surabaya.
Menurut Ketua DPP PPP versi Djan Faridz, Sofwat Hadi, hal itu terlihat dari tindakan Romi yang yang seperti memecat Ketua DPW atau Ketua DPC yg dianggap tidak loyal. Romi pun mengusulkan atau mengancam PAW kepada Anggota DPR/DPRD dari Fraksi PPP yang tidak loyal dengan Romi.
Bukan hanya itu, Sofwat menyebut, Romi pun bahkan mendesak KPU dan Bawaslu agar menerima pencalonan Pilkada dari PPP Kubunya.
"Seperti kita ketahui Hakim di Sidang PTUN tanggal 6 November 2014 telah ambil Putusan Provisi/Sela sesuai tuntutan SDA selama proses perkara tuntutan membatalkan SK Menkumham tersebut," kata Sofwat dalam keterangannya (Selasa, 16/2).
"PTUN telah putuskan antara lain memerintahkan kepada Menkumham untuk menunda pelaksanaan SK Menkumham yang sahkan DPP PPP versi Romi, selama berlangsung proses pemeriksaan perkara tuntutan pembatalan SK Menkumham tersebut sampai putusan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum," sambungnya.
Perintah PTUN tersebut, jelas Sofwat, berarti SK Menkumham belum diberlakukan. Hal itu berarti DPP PPP versi Romi dinilai belum sah.
"Hal ini sudah difahami oleh KPU maupun Bawaslu. Jadi tidak ada artinya klaim Romi bahwa pencalonan Pilkada hanya diikuti oleh PPP versi Romi," ujar Sofwat.
Terlebih lagi ada surat dari Dirjend AHU Kemenkumham tanggal 8 Desember 2014 yang ditujukan kpd H. Djan Faridz. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Kepengurusan DPP PPP sedang dalam proses sengketa di PTUN dan berdasarkan Putusan Sela PTUN Jakarta yang pada pokoknya menangguhkan pemberlakuan SK Menkumham tanggal 28 Oktober itu.
Karena itulah Sofwat menyebut bahwa ia berharap Romi bisa sadar dan menghormati Putusan Sela PTUN yang diperkuat penjelasan dari Dirjend AHU tentang Posisi DPP PPP yang masih status quo. Hal itu berarti tidak boleh melakukan pemecatan, atau mengancam PAW Anngota Dewan yang tidak loyal kepada ROmi.
"Juga tidak boleh lagi klaim kalau Pilkada bisa diikuti PPP dari versi Romi," tandasnya.
[mel]
