Berita

dubes korut Ri Jong-ryul/rmol

Dunia

Dubes Korut Geram, Simposium LIPI Cuma Libatkan Korsel

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 | 16:15 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Acara simposium internasional yang digelar oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi Hak Asasi Manusia Korea Selatan (NHRCK) di Hotel Sultan Jakarta hari ini (Selasa, 10/2) dinilai problematik. Pasalnya, simposium yang mengangkat Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara sebagai isu utama itu justru tidak ikut melibatkan pihak Korea Utara.

Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia Ri Jong-ryul mengaku, pihaknya sebagai perwakilan resmi Korea Utara tidak pernah mendapatkan undangan untuk ikut berpartisipasi dalam simposium tersebut.

"Hari ini digelar simposium soal HAM Korea Utara di Jakarta tanpa melibatkan pihak Korea Utara," kata Dubes Ri dalam pertemuannya dengan wartawan beberapa waktu lalu di kantor Kedutaan Besar Korea Utara Jakarta (Selasa, 10/2).


Padahal, Dubes Ri menegaskan bahwa pihaknya akan membuka tangan dengan pihak manapun yang hendak berdiskusi atau membahas lebih jauh soal masalah HAM yang sebenarnya terjadi di negaranya.

Karena itu, tidak mengherankan bila ia geram dengan gelaran simposium yang juga menggandeng ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) dan Komnas HAM Indonesia itu. Menurutnya, simposium itu merupakan upaya membangun perspektif internasional soal HAM di Korea Utara.

"Semestinya, kami sebagai perwakilan perlu dilibatkan agar bisa menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi dan juga memberikan perspektif kita dalam acara yang membahas soal isu HAM negara kita itu," sambungnya.

"Kami meminta agar simposium tersebut dihentikan karena justru hanya memicu konfrontasi," tegas Dubes Ri sambil menambahkan bahwa pihaknya ingin menjaga hubungan persahabatan dengan Indonesia yang telah lama dibangun.

Perlu diketahui, seperti rilis yang dimuat di situs resmi LIPI, simposium itu merupakan tindak lanjut dari resolusi PBB dalam sidang Umum ke-69 terkait HAM Korea Utara. Dalam simposium itu agenda yang akan dibahas adalah soal kerjasama regional dan internasional untuk perbaikan situasi HAM di Korea Utara. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya