Berita

foto: Budi Gunawan/net

Hukum

Pelantikan BG Amanah Konstitusi yang Harus Dilakukan Jokowi!

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 17:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri tidak ada kaitannya dengan proses prapradilan. Sebab pelantikan Budi Gunawan berkaitan dengan amanah konstitusi, dan DPR sudah menyetujui Budi Gunawan menjadi kapolri.

"BG harus dilantik. Sedangkan proses rapradilan berkaitan dengan gugatan BG pada penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, beberapa saat lalu (Minggu, 8/2).

Sebenarnya, lanjut Neta, ada dua cara ampuh menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Pertama, majelis prapradilan harus memenangkan Budi Gunawan maupun Bambang Widjojanto. Jika kedua-duanya menang, tentu tidak ada hal-hal yang dipersoalkan lagi.


"KPK tidak akan memeriksa BG lagi. Begitu juga Polri tidak bisa memeriksa BW. Dengan demikian persoalan dan ketegangan antara KPK dan Polri mereda," ungkap Neta.

Kedua, sambung Neta, Presiden Joko Widodo konsisten dengan jalur konstitusi, yakni segera melantik BG sebagai Kapolri karena sudah mendapat persetujuan DPR sebagai legitimasi suara rakyat.

Menurut Neta, dua cara ampuh ini masih a memang perlu ketegasan, baik oleh majelis peradilan maupun presiden. Lebih-lebih, makin semerawutnya situasi pasca konflik KPK dan Polri ini adalah akibat tidak tegasnya presiden.

"Sebagai kepala negara, Jokowi cenderung terombang ambing dalam opini publik sehingga Jokowi abai dengan keputusan konstitusi yang sudah menyetujui BG sebagai kapolri. Sepanjang Jokowi tidak tegas, konflik KPK vs Polri akan terus berkepanjangan," demikian Neta. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya