Berita

Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy/net

Global

Krimea Tidak Bisa Disalahkan Karena Gabung dengan Rusia

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 15:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penduduk di Semenanjung Ukraina tidak bisa disalahkan karena bergabung dengan Federasi Rusia.

Begitu kata mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dalam kongres partainya, Popular Movement Party (UMP) di Paris pada Sabtu (7/2).

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penduduk Krimea telah memilih sendiri untuk bergabung dengan Rusia melalui referendum yang digelar Maret 2014 lalu. Referendum itu sendiri digelar ketika Ukraina tengah dilanda krisis politik menyusul pelengseran Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan pembentukkan pemerintahan baru yang didukung oleh negara-negara Barat.


"Krimea telah memilih Rusia dan kita tidak bisa menyalahkannya telah melakukan itu, kata Sarkozy.

"Kita perlu menemukan makna untuk menciptakan sebuah pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi pendudukan berbahasa Rusia di Ukraina," sambungnya.

Sarkozy menyebut harapannya agar Ukraina tidak bergabung dengan Uni Eropa dalam waktu dekat.

"Ukraina harus menjaga perannya sebagai jembatan antara Eropa dan Rusia," tambah Sarkozy seperti dimuat Press TV.

Diketahui, Krimea semula merupakan bagian dari Ukraina di mana mayoritas penduduknya berbahasa Rusia.

Krimea telah mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan Rusia pada tanggal 17 Maret 2014. Langkah itu diambil menyusul referendum yang digelar sehari sebelumnya. Dalam referendum itu didapati bahwa 96,8 persen partisipan memilih mendukung pemisahan diri tersebut. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya