Berita

Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy/net

Dunia

Krimea Tidak Bisa Disalahkan Karena Gabung dengan Rusia

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 15:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penduduk di Semenanjung Ukraina tidak bisa disalahkan karena bergabung dengan Federasi Rusia.

Begitu kata mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dalam kongres partainya, Popular Movement Party (UMP) di Paris pada Sabtu (7/2).

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penduduk Krimea telah memilih sendiri untuk bergabung dengan Rusia melalui referendum yang digelar Maret 2014 lalu. Referendum itu sendiri digelar ketika Ukraina tengah dilanda krisis politik menyusul pelengseran Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan pembentukkan pemerintahan baru yang didukung oleh negara-negara Barat.


"Krimea telah memilih Rusia dan kita tidak bisa menyalahkannya telah melakukan itu, kata Sarkozy.

"Kita perlu menemukan makna untuk menciptakan sebuah pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi pendudukan berbahasa Rusia di Ukraina," sambungnya.

Sarkozy menyebut harapannya agar Ukraina tidak bergabung dengan Uni Eropa dalam waktu dekat.

"Ukraina harus menjaga perannya sebagai jembatan antara Eropa dan Rusia," tambah Sarkozy seperti dimuat Press TV.

Diketahui, Krimea semula merupakan bagian dari Ukraina di mana mayoritas penduduknya berbahasa Rusia.

Krimea telah mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan Rusia pada tanggal 17 Maret 2014. Langkah itu diambil menyusul referendum yang digelar sehari sebelumnya. Dalam referendum itu didapati bahwa 96,8 persen partisipan memilih mendukung pemisahan diri tersebut. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya