Banyaknya perusahaan yang lelet dan tarik ulur bangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) membuat pemerintah kesal. Tim khusus pengawasan pembangunan smelter bakal dibentuk.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KeÂmenterian Perindustrian untuk membentuk tim pengawasan pembangunan smelter.
"Tim ini akan me-review seluÂruh perkembangan smelter, menÂgawasi sampai mana pembanguÂnannya dilakukan," ujar Sudirman di kantornya, kemarin.
Bekas Direktur Utama PTPindad itu mengatakan, denÂgan dibentuknya tim ini akan menghapus stigma pemerintah hanya mengurusi satu perusaÂhaan tambang saja, PTFreeport Indonesia. Padahal, pemerintah mengurusi seluruh perusahaan yang membangun pengolahan dan pemurnian mineral.
"Negara atau pemerintahan ini dibentuk bukan untuk melayani satu perusahaan saja, tapi seluÂruhnya," ujarnya.
Dia bilang, tim ini tugasÂnya akan mengkaji ulang satu per satu proyek pembangunan smelter, sehingga proses pemÂbangunannya tetap berjalan hingga selesai.
Berdasarkan data Kementerian ESDM saat ini ada rencana pemÂbangunan 63 smelter di Indonesia, antara lain nikel 31 smelter, bauksit 5, besi 8, mangan 3, zirkon 11, timÂbal dan Seng 1, kaolin dan zeolit 4 smelter. Total komitmen investasi pembangunan 63 smelter tersebut mencapai 17,4 miliar dolar AS dan hingga sampai saat ini realisasi inÂvestasi sekitar 6 miliar dolar AS.
Anggota Komisi VII DPRInas Nasrullah Zubir memperÂtanyakan rencana pemerintah membentuk tim pengawasan pembangunan
smelter. "Kan ada dirjen dan direktur yang mengurusi masalah perÂtambangan, sebaiknya diserahÂkan ke mereka," ujarnya kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Politisi Partai Hanura itu khaÂwatir jika ada tim tersebut akan tumpang tindih dengan yang suÂdah ada. Ini seperti memperliÂhatkan tidak percaya sama kerja anak buahnya,†ucap Inas.
Dia juga mewanti-wanti jangan sampai tim yang dibentuk itu nanti malah "masuk angin" alias mudah menyeleweng. Apalagi masalah smelter ini sudah diurusi oleh dua kementerian, yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian PerinÂdustrian.
Menurutnya, yang selama ini dikeluhkan para pengusaha dalam membangun smelter adalah keterÂbatasan lahan. Karena itu, menÂteri ESDM harus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mencarikan lahan bagi mereka yang serius membangun smelter.
"Kalau untuk Freeport, peÂmerintah harus memberikan sanksi soalnya dia telah menipu pemerintah akan membangun smelter di Gresik, tapi setelah di cek ternyata belum ada lahanÂnya," jelasnya.
Inas mengatakan, pembanÂgunan smelter memang perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah.
Pengamat pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandy Arif mengatakan, upaya pemerintah akan meninÂdak tegas perusahaan tambang yang tidak juga berusaha memÂbangun smelter sangat tepat.
"Jika smelter dibangun di InÂdonesia, pengolahan dan pemurÂnian mineral dapat dilakukan di dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan baru dan investasi," katanya.
KPK Ancam Tindak Pemda Koordinator Tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengungÂkapkan, pihaknya bakal menÂingkatkan kegiatan koordinasi dan supervisi (korsup) di sektor pertambangan dari pencegahan ke penindakan.
Menurutnya, langkah ini diÂlakukan karena banyak pemda yang melakukan penyimpangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).
"Melihat yang sudah-sudah seperti apa. Pasti akan kami tindaklanjuti mulai dari pengusaha, bupati, gubernur sampai bea cukai dan paÂjak jika perlu," ujarnya. ***
