Berita

pt pertamina persero

Bisnis

Pertamina Siap Jual Solar Rp 6.000 Menteri Sofyan Djalil Malah Nolak

Menteri Sudirman Ngaku Usulan DPR Bisa Dieksekusi 2 Bulan Lagi
KAMIS, 05 FEBRUARI 2015 | 09:58 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah memberi sinyal tidak akan menurunkan harga solar menjadi Rp 6.000 per liter sesuai usulan DPR.

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Selasa (4/1), Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk menurunkan harga solar dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.000 per liter dalam waktu dekat. Ala­sannya, dengan turunnya harga minyak dunia saat ini, harga so­lar masih kemahalan. Sudirman pun berjanji akan menurunkan lagi harga solar.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah akan siap melakukan tinjauan terhadap usulan para anggota Komisi VII DPR mengenai penurunan harga BBM jenis solar.


"Berdasarkan aspirasi Komi­si VII menurunkan harga, pemerintah akan melakukan tinjauan melalui schedule-nya. Kita akan melakukan dengan aturan yang ada," kata Sudirman, kemarin.

Dia lantas menjelaskan, fluk­tuasi harga minyak global saat ini memang menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meman­faatkan mengambil keuntungan dari kondisi seperti itu.

"Karena fluktuasi minyak dun­ia bisa pada suatu titik mendapat laba dari minyak, suasana itu dijadikan kesempatan untuk menyimpan strategi stok," tam­bahnya.

Oleh karena itu, usulan penu­runan harga yang diusulkan DPR, kata dia, bisa dieksekusi paling cepat dua minggu setelah tanggal 1 Februari 2015 atau sesuai dengan Peraturan Men­teri (Permen) ESDM Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015.

Namun keinginan DPR terse­but ditolak Menko Perekonomi­an Sofyan Djalil. Permintaan penurunan harga solar hanya usulan saja. Dia menegaskan, penetapan harga BBM tetap ditentukan pemerintah.

"Harga itu domain pemerintah. Kita menganggap saat ini belum waktunya menurunkan harga," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Sofyan, dalam menu­runkan harga solar harus dihi­tung semua komponen pem­bentuk harganya. Karena itu, penentuan harga BBM tidak bisa dilakukan hanya dalam diskusi di DPR.

"Kalau menurunkan mudah, menaikkan nanti yang sulit. Oleh sebab itu, kita biarkan ke­pada mekanisme keekonomian. Nnanti kalau harga naik ya naik, kalau harga turun ya turun. Kan kita sudah dua kali menurunkan harga," tukas bekas Menteri BUMN ini.

Dia kembali menegaskan, pemerintah tidak akan menu­runkan harga BBM jenis solar waktu dekat. Apalagi pemerin­tah mempunyai kebijakan untuk membuat cadangan BBM.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto men­gatakan, harga jual solar paling tepat sekitar Rp 6.200 per liter. Namun, jika memang pemer­intah memutuskan menjual solar sesuai dengan keputusan DPR sebesar Rp 6.000 per liter, pihaknya siap.

"Harga Rp 6.200 per liter su­paya Pertamina bisa bernafas," ucapnya.

Selain itu, kata Dwi, dengan harga jual solar Rp 6.200 per liter dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kinerja up stream (hulu) dan down stream (hilir).

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menilai, harga BBM di Indonesia masih termasuk yang termahal. Dia mencontohkan di Amerika Ser­ikat, harga bensin oktan 92 atau setara premium per 1 Februari 2015 adalah 2,056 dolar AS per liter.

Dengan kurs Rp 12.688 per dolar AS, kata Faisal, maka harga minyak setara pertamax di negeri Paman Sam tersebut dijual hanya Rp 6.891 per liter. Sementara di Indonesia harga Rp 6.600 per liter cuma dapat premium yang oktannya hanya 88 di bawah pertamax.

"Makanya saya heran, rakyat kita itu baik banget sama pe­merintah. Padahal jelas banget itu masih lebih mahal," ungkap Faisal. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya